Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Subang, Jawa Barat mulai dari Bidan, Perawat hingga Staf melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut pembayaran tunjangan kinerja yang selama ini dihapuskan oleh Pemkab Subang. Akibatnya ratusan pasien RSUD Subang terlantar.
Selain mogok kerja, para ASN RSUD Subang ini memasang berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan. Mereka menuntut agar tunjangan kinerja segera dibayar yang selama ini dihapus oleh pemkab subang.
Menurut Humas RSUD Subang, Mamat Abdurahman, aksi ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan. Pihaknya menuntut agar pemkab mencabut perbup soal menghapus Tunjngan Kinerja untuk para ASN RSUD Subang.
"Kami terpaksa melakukan aksi ini karena sudah beberapa kali perwakilan kami datang ke Pemkab Subang namun tidak ada perkembangan. Bahkan Jasa Pelayanan selama tiga bulan juga belum dibayar oleh RSUD kepada para pegawai karena tunggakan dari BPJS Kesehatan dari Bulan November 2018," Kata Mamat Abdurahman, Senin (1/4).
Baca juga: KIPP Sumbar Imbau ASN Netral
Akibat aksi mogok kerja yang dilakukan ASN RSUD Subang, pelayanan khususnya di rawat jalan RSUD Subang lumpuh. Ratusan pasien yang sudah mengantre sejak pukul 03.00 dini hari hingga Senin (1/4) siang belum mendapatkan pelayanan.
"Saya sudah mengantre sejak jam tiga subuh, namun hingga kini pelayanan belum juga dibuka. Setiap bertanya ke perawat jawabannya nunggu keputusan, namun tidak dijelaskan keputusan apa," Kata Ismail salah sorang keluarga pasin.
Pemkab Subang sendiri melalui Perbup Bupati telah menghapus adanya tujangan kinerja untuk ASN RSUS Subang sejak Januari 2019. Pemkab menilai para ASN RSUD Subang telah mendapatkan jasa pelayanan sehingga tidak memerlukan adanya Tunjangan kinerja.
Namun hingga kini pembayaran jasa pelayanan untuk semua pegawai RSUD Subang belum dibayar sejak tiba bulan lalu. (OL-3)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Sebanyak 21 RSUD siap diresmikan Mei 2026 oleh Presiden Prabowo. Warga daerah kini bisa akses dokter spesialis tanpa harus ke kota besar.
Banyak rumah sakit independen di Indonesia lahir dari idealisme dokter atau inisiatif kelompok. Mereka tumbuh dari semangat pelayanan.
Selain akses layanan kesehatan, pasien memerlukan dukungan selama menjalani perawatan di rumah sakit, seperti informasi layanan dokter, layanan pemeriksaan, dan informasi asuransi.
Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor.
Pemerintah Kota Sorong dan pihak RS Siloam membahas rencana lanjutan pembangunan rumah sakit sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di daerah.
Sebanyak 72 siswa Jakarta masih dirawat akibat dugaan keracunan. Pemprov DKI pastikan penanganan optimal dan evaluasi menyeluruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved