Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, mengeluarkan peringatan keras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Pramono melarang keras ASN bekerja dari kafe atau tempat umum lainnya saat menjalankan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.
"Mengenai work from cafe atau mana pun, kalau itu terjadi, maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu," ujar Pramono dikutip dari Antara, Rabu (1/4).
Mantan Sekretaris Kabinet ini menekankan bahwa esensi WFH bukanlah kebebasan bekerja dari lokasi mana pun secara liar. Ia meminta seluruh ASN tetap berada di rumah masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait sanksi bagi pelanggar, Pramono memberikan sinyal peringatan yang cukup tajam.
"Pokoknya sanksi. Kalau dulu dibina, sekarang 'dibinasakan'," tegasnya berseloroh namun serius.
Kebijakan WFH setiap Jumat ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat didasari oleh beban kerja yang relatif lebih ringan dibandingkan hari lainnya.
"Tingkat kesibukan pada hari tersebut tidak setinggi hari biasa, bahkan di banyak instansi hanya berlangsung sekitar setengah dari beban kerja harian," ungkap Airlangga.
Selain itu, kebijakan ini mengadopsi praktik sejumlah kementerian yang mulai menerapkan pola kerja empat hari sepekan dengan dukungan sistem digital pascapandemi Covid-19. Meski demikian, Airlangga menjamin sektor pelayanan publik dan sektor strategis tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Meski bekerja dari rumah, para ASN Jakarta tidak bisa bersantai. Pemprov DKI melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tetap mewajibkan absensi secara mobile yang terintegrasi dengan sistem pemantauan lokasi (geofencing). Hal ini dilakukan untuk memastikan jemaah ASN tetap menjalankan kewajibannya meski tidak hadir secara fisik di kantor.
(Ant/P-4)
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Kebijakan ini juga menekankan efisiensi sumber daya meliputi listrik (lampu dan AC) kantor, komputer, penghematan air serta BBM.
KEBIJAKAN bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk para aparatur sipil negara bisa saja efektif dilaksanakan.
KAI Commuter memantau adanya tren penurunan volume pengguna KRL Jabodetabek.
Pemprov Jakarta menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 24 April 2026. Berlaku untuk MRT, LRT, dan TransJakarta selama 24 jam penuh.
Ia menilai aksi kekerasan tersebut sudah berulang dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
Masyarakat saat ini tidak lagi sekadar datang untuk rekreasi fisik, melainkan mencari koneksi emosional dan nilai kebersamaan dengan keluarga.
Pendataan dilakukan melalui koordinasi berjenjang hingga tingkat RT/RW, disertai layanan langsung ke permukiman warga.
Menurutnya, situasi geopolitik yang tidak menentu serta ancaman El Nino hingga September berpotensi mengganggu kinerja ekonomi daerah.
Pemprov DKI akan mengatur pajak kendaraan listrik usai Permendagri 11/2026 terbit, dengan besaran disesuaikan kebijakan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved