Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu perlu diapresiasi.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Dwi Rio Sambodo terkait kebijakan Gubernur DKI Pramono Anung yang mewajibkan ASN DKI naik transportasi umum setiap Rabu.
Namun, semua itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan. Apalagi, kata Rio, apa yang diinginkan Pemprov DKI, yaitu mengurangi kemacetan dan juga emosi karbon dari kendaraan bermotor.
"Sebelum kebijakan ini diwajibkan, Pemprov perlu melakukan kajian komprehensif. Apakah kapasitas angkutan umum saat ini sudah memadai?" kata Rio, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/4).
Menurut dia, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan transportasi umum seperti penambahan armada Trans-Jakarta, perbaikan halte dan integrasi dengan MRT/LRT agar ASN tidak merasa dipaksa tanpa solusi. "Sebagai anggota DPRD sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang ingin mengurangi kemacetan dan emisi," ujarnya.
Rio juga meminta Pemprov DKI mengkaji secara komprehensif mengenai dampak signifikan dari kebijakan ini dalam mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas.
Evaluasi dan data-data seperti ini, kata dia, harus dibuka secara transparan agar publik dapat memahami urgensinya. "Kami di Komisi B siap memfasilitasi dialog antara pemprov, operator transportasi seperti Transjakarta, dan perwakilan ASN."
Tujuannya, kata dia, untuk mendengarkan langsung keluhan, seperti rute yang belum menjangkau tempat kerja atau jadwal yang tidak sesuai. "Kebijakan ini harus disertai solusi konkret, bukan sekadar aturan formal," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Pramono akan memaksa para para ASN agar menaiki transportasi umum setiap Rabu. Bahkan, Pramono sudah meneken peraturan gubernur (pergub) untuk hal tersebut.
Pramono mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya agar pengguna transportasi umum terus meningkat. "Kami sudah menandatangani pergub bahwa setiap hari Rabu, kami akan 'setengah memaksa' semua ASN di Jakarta. Mereka harus naik angkutan umum," ucap Pramono, Kamis (24/4). (Ant/P-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera memeriksa Lurah Kalisari.
DKI mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dari potensi dampak negatif akibat konsumsi yang belum sesuai usia.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan fenomena pendatang baru yang mulai berdatangan ke Ibu Kota.
Pramono Anung meninjau rumah produksi dodol betawi di Dodol Betawi Nyak Mai yang berdiri sejak 38 tahun lalu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan penataan kawasan Kuningan, khususnya di Jalan HR Rasuna Said, dapat menyerupai wajah Jalan Sudirman-Thamrin
Pramono Anung menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut berkontribusi dalam menekan ketimpangan ekonomi di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved