Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RAPAT paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI pada Senin (29/7) terpantau sepi.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 (P2APBD).
Padahal, dalam rapat paripurna ini kesembilan fraksi DPRD DKI menyampaikan pemandangan atas Raperda P2APBD itu. Kemudian, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang juga ikut hadir menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi.
Baca juga : DPRD Kota Bogor Bentuk Tiga Pansus, Diantaranya LKPJ Wali Kota 2022
Rapat yang harusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB justru ngaret hingga pukul 11.27 WIB. Adapun rapat dipipimin oleh Wakil Ketua DPRD DKI, Khoiruddin.
Berdasarkan daftar kehadiran anggota, pantauan Media Indonesia di lapangan, dari 106 anggota DPRD DKI, hanya 43 orang yang mengisi tanda tangan kehadiran rapat.
Bahkan, awalnya yang duduk di bangku pimpinan dewan hanya Khoiruddin sendiri. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri hadir di pertengahan rapat.
Baca juga : Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Siap Dibahas DPRD Kota Bogor
Sisanya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN Zita Anjani, dan Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani terpantau tak hadir.
Saat ditelusuri, dalam unggahan Instagram pribadinya Zita Anjani justru tengah asik menikmati keik coklat dan pilates saat rapat paripurna berlangsung.
Sementara dari pantauan Instagramnya, Rany mengunggah video sedang dalam perjalanan saat rapat. Untuk Prasetyo, tidak diketahui alasan ketidakhadirannya dalam rapat.
Wakil Ketua DPRD Khoiruddin menjelaskan pihaknya memaklumi ketidakhadiran para anggota dewan dan pimpinannya. Ia menduga mereka punya kegiatan lain yang lebih penting.
"Mungkin ada kesibukan lain. Di antaranya juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Khoiruddin, Senin (29/7). (Z-10)
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) telah disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/6)
RUU Polri diangap akan hambat kerja penyidik KPK dan Kejagung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved