Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI pada Senin (29/7) terpantau sepi.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 (P2APBD).
Padahal, dalam rapat paripurna ini kesembilan fraksi DPRD DKI menyampaikan pemandangan atas Raperda P2APBD itu. Kemudian, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang juga ikut hadir menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi.
Baca juga : DPRD Kota Bogor Bentuk Tiga Pansus, Diantaranya LKPJ Wali Kota 2022
Rapat yang harusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB justru ngaret hingga pukul 11.27 WIB. Adapun rapat dipipimin oleh Wakil Ketua DPRD DKI, Khoiruddin.
Berdasarkan daftar kehadiran anggota, pantauan Media Indonesia di lapangan, dari 106 anggota DPRD DKI, hanya 43 orang yang mengisi tanda tangan kehadiran rapat.
Bahkan, awalnya yang duduk di bangku pimpinan dewan hanya Khoiruddin sendiri. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri hadir di pertengahan rapat.
Baca juga : Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Siap Dibahas DPRD Kota Bogor
Sisanya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN Zita Anjani, dan Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani terpantau tak hadir.
Saat ditelusuri, dalam unggahan Instagram pribadinya Zita Anjani justru tengah asik menikmati keik coklat dan pilates saat rapat paripurna berlangsung.
Sementara dari pantauan Instagramnya, Rany mengunggah video sedang dalam perjalanan saat rapat. Untuk Prasetyo, tidak diketahui alasan ketidakhadirannya dalam rapat.
Wakil Ketua DPRD Khoiruddin menjelaskan pihaknya memaklumi ketidakhadiran para anggota dewan dan pimpinannya. Ia menduga mereka punya kegiatan lain yang lebih penting.
"Mungkin ada kesibukan lain. Di antaranya juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Khoiruddin, Senin (29/7). (Z-10)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
RAPAT Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK atau Mahkamah Konstitusi dari DPR RI yang sebelumnya wakil ketua DPR RI
Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR R.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved