Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat program pompanisasi sebagai solusi cepat mengatasi kekeringan panjang yang saat ini dijalankan Kementerian Pertanian.
Menurut Tito, program tersebut merupakan upaya pemerintah dan juga arahan langsung Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam meningkatkan produksi dalam negeri disaat dunia dilanda Kekeringan akibat gelombang panas.
"Pompanisasi ini perlu perhatian dari kepala daerah karena tanpa ada political will atau keinginan kuat bersama, kita khawatir nanti programnya tidak berjalan maksimal. Teman-teman kepala dinas nanti di delegasikan lagi agar pompa ini berjalan karena Pak Menteri susah payah dalam mendapatkan anggaran maupun pengadaan pompa-pompa tersebut," ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Senin, (15/7).
Baca juga : Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025
Tito mengatakan masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
"Kalau menyangkut masalah pangan maka akan berkolerasi dengan kemanan dan angka inflasi, juga stabilitas politik dan keamanan maka selalu pemerintahan menjaga beras. Karena itu untuk meningkatkan produksi diantaranya yang paling urgen sekali saat ini untuk menjaga agar sawah-sawah kecukupan air menjelang kekeringan ini yang sudah mulai yaitu pompanisasi," katanya.
Mengenai hal ini, Tito berharap para kepala daerah segera melakukan pengecekan langsung terkait pompa yang sudah diberikan Kementan apakah sudah berjalan dalam memenuhi kebutuhan air sawah. Dia ingin, pompa yang sudah ada ini memiliki manfaat besar bagi kepentingan produksi nasional.
Baca juga : Mendagri Ultimatum Daerah yang Lamban Memproses NPHD
"Tolong nanti segera di follow up dan mengecek langsung agar pompa yang diberikan ini betul-betul dimanfaatkan, dikerjakan dan digunakan. Bila perlu cek langsung di lapangan di mana dipasangnya sudah jalan apa nggak," ucap dia.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pompanisasi adalah fokus kerja yang terus dijalankan oleh Kementan. Program ini, sambung dia, dikatakan sebagai solusi cepat mengatasi masalah pangan, Amran menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 50 ribu unit pompa yang akan dipasang di seluruh sentra.
"Kami memiliki solusi cepat pompanisasi yang jadi nafas kita 3 bulan ke depan. Pompanisasi ini ada 50 ribu yang harus kita bagikan ke seluruh Indonesia dan itu ujung tombaknya para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kalau 75 ribu terpasang, musim kering berikutnya Insyaallah bisa kita atasi," ungkap dia.
Pemerintah, lanjut Amran, saat ini telah menargetkan 500 ribu hektare lahan di pulau Jawa yang akan diairi oleh program pompanisasi. Jika dihitung secara rinci, 500 ribu hektare tersebut mampu menghasilkan 2,5 juta ton gabah dengan rata-rata produksi 5 ton perhektare.
"500 ribu ini kalau produksi 5 ton artinya kita bisa dapat 2,5 juta ton. Artinya kita bisa memenuhi produksi ke depan. Karena itu pompanisasi harus kita atasi ke depan," pungkas Amran. (Fal)
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Kalau musim kemarau sawah menganggur. Setahun tidak bisa digarap dua kali
Kekeringan rawan terjadi di Kecamatan Cipatujah, Cikalong, Pancatengah, Cineam, Karangjaya, Culamega, Cibalong, Kadipaten, Salawu, Tanjungjaya, Pageurageung dan Kecamatan Sukaresik.
Cuaca panas yang melanda Kota Padang selama dua bulan terakhir menyebabkan beberapa kawasan mengalami kekeringan, termasuk Bukit Gado-Gado, Air Manis, Seberang Palinggam, Rawang, dan Batang
Hasil pendataan wilayah rawan potensi kekeringan menurut Mikron adalah Pangkalpinang, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Bukit Besar, Bukit Baru, Kelurahan Temberan.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
ribuan hektare sawah yang terancam kekeringan tersebar hampir seluruh wilayah. Namun paling rawan berada di 49 desa dari 6 kecamatan meliputi Sindangkerta, Saguling, Cipongkor, Cipatat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved