Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menegaskan netralitas yang harus dimiliki seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, serta menyiapkan langkah strategis dalam mencegah konflik pada saat Pemilu. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga suasana Kota Jakarta tetap kondusif, aman, dan tenteram.
“ASN harus netral. Bahkan foto dengan pasangan Capres dan Cawapres tertentu saja tidak boleh. Foto tersebut dishare di media sosial juga tidak boleh. Itu yang mau saya ingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya juga akan kumpulkan semua Pejabat Eselon II untuk mengingatkan hal itu lagi," ujar Pj Gubernur Heru saat pertemuan dengan awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/10).
Heru meyakini ASN DKI Jakarta mampu menjaga netralitas sebagai abdi rakyat selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Ia juga mengungkapkan, dengan menjunjung tinggi netralitas, maka para ASN tersebut dapat bekerja melayani masyarakat dengan baik.
Baca juga: Heru Tegaskan Tak Hapus Jalur Sepeda
“Yakinlah terhadap ASN DKI Jakarta. Mudah-mudahan menjunjung tinggi netralitas dalam bekerja. Sehingga mereka tetap bisa melayani rakyat dan bekerja sesuai tupoksinya masing-masing dengan baik,” imbuh Heru.
Berdasarkan hasil pengamatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Oleh karenanya, Pj Gubernur Heru terus mengupayakan keamanan kota dengan bersinergi bersama berbagai pihak, seperti TNI dan Polri. Harapannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bersama-sama menjaga keamanan kota agar tetap kondusif, nyaman, dan tenteram.
Baca juga: Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Heru Budi demi Tuntaskan Masalah Ibu Kota
“Langkah nyatanya, di level Polda Metro Jaya sudah dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mantab Brata 2023-2024. Lalu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta sudah melakukan berbagai sosialisasi. Kemudian, camat dan lurah juga saya minta untuk melakukan pengawasan dan penjagaan wilayah agar tetap kondusif dan aman,” terang Heru.
Selain itu, Kepala Sekretariat Presiden itu juga meminta kepada para camat dan lurah di wilayah DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam melakukan pengamatan untuk mewaspadai situasi di daerah sekitar.
“Harapannya, untuk para awak media juga dapat memberikan edukasi mengenai Pemilu 2024 dengan pemberitaan yang baik dan mencairkan suasana masyarakat,” pungkas Heru. (Z-3)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
BMKG merilis prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk 24 April 2026. Simak detail suhu dan kondisi cuaca di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya di sini.
Di satu sisi, kesehatan anggota terancam, di sisi lain kehadiran mereka di lapangan kerap dinilai belum optimal oleh masyarakat karena keterbatasan tenaga.
Ia menjelaskan, patroli rutin terus digencarkan di kawasan Tanah Abang untuk memastikan situasi tetap kondusif.
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Dengan aturan baru tersebut, setiap kepemilikan dan penyerahan kendaraan listrik kini resmi masuk dalam basis pemungutan pajak daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved