Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini rencananya Partai Buruh akan menggelar demonstrasi untuk mendesak pencabutan Undang-undang Cipta Kerja di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Guna mengantisipasi itu, TransJakarta melakukan penyesuaian rute bagi para penggunanya.
"Adanya kegiatan aksi massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sekitarnya berdampak pada beberapa layanan TransJakarta yang beroperasi di sekitar lokasi," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TransJakarta Apriastini Bakti Bugiansri dalam keterangan resmi, Rabu (9/8).
Penyesuaian tersebut dilakukan agar tetap memobilitas kegiatan masyarakat yang beraktifitas menggunakan rute-rute terdampak.
Baca juga: Dishub DKI Lapor Ke Heru Tarif TransJakarta Rute Bandara Rp5 Ribu
“Kami minta pelanggan untuk dapat mengatur perjalanan selama penyesuaian ini berlangsung. Layanan akan beroperasi normal apabila jalur sudah bisa dilintasi kembali,” ujarnya.
Penyesuaian layanan tersebut antara lain:
Baca juga: Aliansi Buruh Siap Lakukan Aksi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
Mengalami penyesuaian pada arah Lota sementara untuk arah sebaliknya beroperasi normal sehingga tidak melayani Halte Monas dan Bank Indonesia.
Blok M - Sarinah - lampu merah Sarinah keluar jalur -lampu merah Bank Indonesia belok kiri - Jln Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jln Fachrudin - Jati Baru Lurus - Jln Cideng Barat - lampu merah Tarakan belok kanan - Halte Petojo - lampu merah Harmoni belok kiri - Harmoni - Kota.
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pantai Maju mengalami pengalihan rute untuk sehingga tidak melayani Halte Balaikota. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Jl. medan medeka selatan - jln medan merdeka timur - belok kiri ke jln medan merdeka utara(depan istana) - belok kanan menuju lampu merah Harmoni.
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung sehingga tidak melayani pelanggan di Jalte Monas, Balaikota dan Gambir 2. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Dari Halte pecenogan keluar jalur lanjut sampai lampu merah Harmoni - putar balik balik arah Juanda - via pejambon lanjut halte Kwitang untuk halte yang dilalui saat pengalihan tetap pelayanan
Mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung sehingga tidak melayani pelanggan di Jalte Monas, Balaikota dan Gambir 2. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.
Dari Halte pecenogan keluar jalur lanjut sampai lampu merah Harmoni - putar balik balik arah Juanda - via pejambon lanjut halte Kwitang untuk halte yang dilalui saat pengalihan tetap pelayanan.
Mengalami pengalihan rute untuk kedua arah.
Mengalami pengalihan rute pada kedua arah sehingga tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara pada halte Balaikota dan Monas.
(Z-3)
KSPI bersama Partai Buruh mengumumkan hasil pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto terkait peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved