Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan ia sudah menginstruksikan kepada para wali kota administrasi di Ibu Kota untuk menata warga kolong jalan tol maupun kolong jembatan.
Penataan warga yang tinggal di tempat tidak layak tersebut harus dilakukan agar warga bisa hidup lebih manusiawi.
"Hari ini kalau ada lagi penduduk di sana, saya minta para wali kota mencermati itu dan Dinas Sosial akan diturunkan ke sana," tutur Heru dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (18/7).
Baca juga: Harga Ayam Melonjak Hingga Rp90 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jalankan Strategi 4K
Ia meminta agar penataan warga bisa dilakukan secara bertahap. Warga dapat direlokasi ke rusun untuk kemudian area kolong tol dapat dijadikan ruang publik.
"Tapi ketika secara perlahan-lahan pindah ke rusun. Ini harus tetap dijaga ada konsep awal tempat bermain, ada tempat olahraga dan lain-lain. Pemda juga perhatikan," tandasnya.
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov Diminta Batasi ASN Gunakan Kendaraan Pribadi
Sebelumnya, Heru menyebut Pemprov DKI pernah memiliki pengalaman menata kolong tol pada 2009 lalu.
"Tahun 2009-2010 itu pernah melakukan pengosongan kolong tol sepanjang 12 km. Mereka dulu udah dimasukin ke beberapa rumah susun," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI mendata dan memetakan warga di kolong jembatan. Tujuannya agar warga di kolong tol tersebut bisa direlokasi ke rusun agar bisa hidup lebih layak.
Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya warga yang masih tinggal di kolong tol seperti di kolong tol Angke, Jakarta Barat. (Put/Z-7)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved