Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta membuat sistem pemantauan lalu lintas bernama Network Operation Centre (NOS) Intelligent Traffic light System (ITS). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau sistem tersebut di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/6) bersama Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati dan Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo
Sistem NOS ITS telah diimplementasikan sejak April 2023 lalu dan terpantau menunjukkan efisiensi dari sisi pengurangan kendaraan di sekitar 20 titik persimpangan yang dipasang.
"Ini untuk mempermudah pantauan kemacetan dan memperlancar lalu lintas, sehingga terpantau terdapat efisiensi (pengurangan antrean) sekitar 20 persen,” ujar Heru.
Baca juga: Pj Gubernur dan Rombongan Kementerian Tinjau Fasilitas JIS Hari Ini
Menurutnya dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, sistem tersebut akan mengidentifikasi kemacetan di titik tertentu untuk bisa dilakukan intervensi dalam upaya mengurangi kemacetan.
“Sistemnya dihitung berdasarkan kepadatan (lalu lintas), kalau sedang padat maka lampu hijaunya dipercepat dan sebaliknya,” kata Heru.
Baca juga: Dishub DKI, Tambah Titik Pemasangan Teknologi AI Pengurai Kemacetan di Persimpangan
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menerangkan, sebelumnya jika terjadi kemacetan, pihaknya melakukan pengaturan lampu lalu lintas secara manual dengan turun langsung ke lapangan.
"Saat ini dengan teknologi AI, maka sistem akan melakukan identifikasi langsung secara real time, berapa waktu (lampu) hijau yang dibutuhkan untuk setiap titik persimpangan agar kendaraan yang melintas dalam periode waktu tertentu keseluruhannya bisa melintas," jelas Syafrin.
Selain itu menambahkan, pemasangan teknologi tersebut dilakukan di sejumlah titik dengan tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi.
Dishub telah menganggarkan ratusan kamera yang akan diletakkan di 20 simpang di Jakarta tahun lalu dengan anggarannya Rp78 miliar. Sedangkan tahun ini Rp130 miliar untuk tambahan 40 simpang.
“Tahun ini akan dilakukan pengembangan tambahan di 40 simpang, kriteria pemilihannya masih sama (rawan macet). Tujuannya agar terjadi efisiensi jumlah antrean di simpang-simpang tertentu," pungkas Syafrin. (Far/Z-7)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved