Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI bisa menjaga aset di setiap wilayah melalui lurah.
Ketua Komisi D, Ida Mahmudah menjelaskan hal itu guna menghindari konflik sengketa lahan atau tanah di kemudian hari.
"Saya berharap pak Pj Gubernur juga menginstruksikan semua walikota untuk menugaskan kepada seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta untuk memantau, melihat lagi apakah ada bangunan liar yang akan dibangun atau tidaknya," jelasnya kepada awak media, Selasa (16/5).
Baca juga: LRT Jakarta Hingga Manggarai Dibangun Pertengahan Tahun Ini
Menurut Ida, Lurah menjadi orang yang pertama tahu apakah ada bangunan baru atau tidak di wilayahnya. "Jadi, jangan sampe bangunan sudah berdiri, ini nanti baru diramaikan," paparnya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang ketua RT berdebat dengan pemilik toko yang memakai bahu jalan untuk membangun fasilitas tempat duduk restoran. Fasos Fasum itu terletak di lingkungan Ruko Niaga, Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT 11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan.
Baca juga: Pendangkalan dan Penyempitan Saluran Sebabkan Jakarta Rawan Banjir
Video tersebut juga turut diunggah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni. Dalam unggahannya, Sahroni meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk berani menindak langsung.
"Pak Heru berani gak beresin beginian?," tanya Sahroni.
Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menertibkan bangunan liar yang tak berizin. (Far/Z-7)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved