Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin menyayangkan kejadian penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, suasana lebaran yang harusnya disambut dengan sukacita tetapi justru ada oknum yang melakukan kejadian tersebut.
"Itu tindakan yang tidak tepat dan merusak marwah, apalagi yang dijadikan sasaran adalah simbol ukhuwah karena MUI gabungan dari berbagai ormas keagamaan," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/5).
Ketika ada tindakan penembakan seperti itu, Izzul menilai secara simbolik hal tersebut dapat mengancam kerukunan umat Islam.
Baca juga : Kepala BNPT : Pelaku Penembakan Kantor MUI Pusat Alami Gangguan Jiwa
"Kami khawatir ini tidak hanya sekadar ulah seorang, tapi ada dibelakangnya yang menginginkan hubungan sesama Islam menjadi tegang, apalagi situasi ini sedang memasuki masa-masa politik," ujarnya
Ia pun mengapresiasi tindakan kepolisian yang mengambil langkah cepat menangani kasus tersebut.
Baca juga : Dokter Forensik: Tak Ada Luka Luar di Tubuh Pelaku Penembakan Gedung MUI
"Perlu diungkap lebih jauh apa motif dan tujuannya, kita khawatir ada maksud-maksud memecah belah umat Islam," ujarnya.
"Saya berharap pihak kepolisian melakukan penelusuran lebih dalam, dari situ mungkin kita bisa mengetahui orientasi atau motifnya," sambungnya.
Di sisi lain, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menyebut tindakan penembakan di kantor MUI Pusat adalah tindakan individual.
"Dia juga pernah melakukan hal yang serupa di kantor DPRD Lampung secara individual," jelas Anwar.
Ia berpesan agar umat Islam tidak terlalu membesar-besarkan masalah tersebut.
"Yang jelas, psikolog dan psikiater harus mempelajari juga kasus ini, polisi juga sudah bekerja dan kita tunggu saja, karena ini tindakan mengancam jiwa orang, berarti itu termasuk ke ranah pidana dan menjadi urusan polisi," pungkasnya. (Z-5)
Sampai saat ini, masih ada sekitar 193 ribu guru honorer lulus PPPK namun masih belum mendapatkan penempatan sejak 2021.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK.
Di DKI Jakarta, ada 100 lebih guru PPPK yang sampai saat ini tidak mendapatkan jam pelajaran. Sehingga para guru tersebut terpaksa menjadi staf atau penjaga perpustakaan.
“Untuk yang Endar, karena keterbatasan penempatan di lingkungan Polri, dan demi pembinaan karier anggota yang bertugas di lingkungan Polri, maka dia tetap di KPK,”
Puti Guntur Sukarno mempertanyakan nasib para guru PPPK yang hingga kini belum memperoleh penempatan kerja usai dinyatakan lulus seleksi dan menerima SK.
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Ismail Haniyeh disebut telah gugur sebagai syahid dibunuh oleh Israel menyusul para syuhada sebelumnya.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, menilai judi jenis apapun, termasuk judi online dapat memicu hal-hal negatif yang akhirnya berujung pada tindak kriminal.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menjaga dan melindungi umat agar terhindar dari bahaya narkoba dan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved