Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat suara terkait penggeladahan dari tim penyidik KPK yang turut melakukan penggeledahan di ruangan fraksinya.
Gembong menyebut ruangan yang digeledah di fraksi PDIP hanya ruang kerja Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP bernama Cinta Mega.
"Lantai 8 di ruang Bu Cinta Mega iya. Bukan ruang Ketua Fraksi," kata Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (18/1).
Ruang Fraksi PDIP berada di lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta. Lantai tersebut termasuk dalam ruangan yang digeledah tim penyidik tadi malam.
Cinta Mega merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Meski begitu, Gembong masih belum mengetahui detil barang apa saja yang dibawa oleh tim penyidik KPK.
"Pertama memang saya kemarin nggak ke kantor kemarin, jadi kemarin saya dapat info dari sekwan kan gitu loh sore kira-kira jam 6 saya dapat info. Saya tanya yang diperiksa siapa, ruang Bu Cinta. Udah kan gitu lho, tapi apa yang dibawa kita nggak tau, nggak di kantor juga sih. Sampai malam kan itu sampai jam 10," ucapnya.
Gembong menyampaikan Cinta Mega sudah duduk sebagai anggota dewan sejak periode 2014-2019. Ia juga tidak mengetahui keterkaitan yang bersangkutan.
"Kita nggak tahu, kalau keterkaitan yang tahu KPK, KPK sama yang bersangkutan, saya nggak tahu," dalihnya.
Sebelumnya, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin malam. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan Tim Penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik.
Ali menjelaskan hal itu diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta.
"KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (18/1).
Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan diantaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi C DPRD DKI Jakarta. (OL-13)
Baca Juga: Wartawan Dilarang Masuk Paska Gedung DPRD Digeledah KPK
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penggeledahan terkait kasus dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang pada 17 Juli 2024 sampai 25 Juli 2024
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk mengonfirmasi sejumlah temuan atas kasus dugaan rasuah di wilayahnya
KEBERADAAN Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dipertanyakan,
KPK akan memanggil pemilik rumah yang digeledah dan dilakukan penyitaan terkait suap dana hibah di jawa timur.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan soal penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur (Jatim) pada 8 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved