Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta sedang mempersiapkan program pengendalian lalu lintas secara elektronik melalui program jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP). Dalam rancangan peraturan daerah (raperda) ERP, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan tarif retribusi ERP paling kecil Rp5 ribu dan paling besar Rp19 ribu.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengungkapkan, dengan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang keluar masuk Jakarta mencapai 17 juta kendaraan saat ini, maka dapat diestimasikan retribusi yang terkumpul adalah Rp30 miliar hingga Rp60 miliar per hari.
"Karena kalau itu benar diterapkan tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar - Rp60 miliar dana yang masuk. Satu perjalanan itu Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1).
Baca juga: Pemprov DKI Juga Berencana Terapkan ERP untuk Motor
Ia pun menegaskan keuntungan dari ERP yang besar tersebut harus dikelola dengan baik. Dari diskusi internal Komisi B pun mengusulkan agar ada badan khusus setara BUMD yang mengelola ERP termasuk hasil pendapatannya.
Selain itu, Komisi B juga ingin agar pendapatan dari ERP bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan angkutan umum.
"Jadi ini harus benar-benar dipastikan dulu, dikelola Pemprov DKI. Kemudian hasilnya, secara maksimal balik ke masyarakat dalam bentuk layanan yang baik di transportasi umum dan di jalan yang berbayar," tuturnya. (OL-4)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved