Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) merilis terkait kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Beberapa bidang yang selalu dihadapi pemerintah setiap tahunnya dinilai ada yang memuaskan hingga tidak puas.
Direktur Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan terkait penyediaan sarana kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dan menyedak akan sarana pendekatan merupakan bidang yang mendapatkan penilaian baik dari masyarakat.
“Adapun 3 bidang yang paling rendah yakni mengatasi kemacetan 42% menyatakan sudah baik, ini masih menjadi PR bagi pemerintah,” ujarnya di diskusi dan survey di Youtube LSI, Jumat (21/10).
Kendati demikian, Djayadi mengatakan selama 3 tahun terakhir bahwa Jakarta tidak lagi masuk ke daftar 10 kota termacet di dunia. “Tapi soal kemacetan ini mulai terlihat lagi pasca pandemi usai,” ujarnya.
Selain itu persoalan program pemberantasan korupsi hanya 47% cukup puas. Sedangkan program pengurangan penduduk miskin mendapati 51% masyarakat puas.
Baca juga: Soal Renovasi Masjid JIC, DKI Bahas Tambahan Anggaran
“Mayoritas menilai positif di hampir setiap bidang, kecuali dalam mengatasi kemacetan, pemberantasan korupsi, dan mengurangi jumlah penduduk miskin,” ujarnya.
Sebelumnya, Djayadi juga menjelaskan berbagai kondisi umum di Jakarta yang dinilai umumnya positif oleh warga DKI Jakarta. Saat ini mayoritas menilai kondisi pelaksanaan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta sangat baik-baik.
“Saat ini lebih banyak yang menilai kondisi politik sangat baik/baik. Saat ini kebanyakan menilai ekonomi "sedang", sementara yang menilai baik sangat baik lebih banyak daripada yang menilai buruk/sangat buru,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi ekonomi rumah tangga saat ini kebanyakan dinilai "tidak ada perubahan", sementara yang menilai lebih baik/ jauh lebih baik lebih banyak dibandingkan yang menilai lebih buruk/jauh lebih buruk.
“Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi ekonomi saat ini kebanyakan dinilai "tidak ada perubahan", sementara yang menilai lebih baik/ jauh lebih baik lebih banyak dibandingkan yang menilai lebih buruk/jauh lebih buruk,” pungkasnya. (OL-4)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved