Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Kesehatan DKI Jakarta mengklaim telah lama mempersiapkan terkait penjenamaan rumah sehat untuk Jakarta. Hal tersebut disampaikan Waka Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati.
"Ada bebetapa pertimbangan dalam penjenamaan rumah sehat untuk jakarta," ujar Ani di Jakarta, Senin (8/8).
Pertimbangan pertama yakni untuk merubah pola pikir masyarakat, bahwa datang ke rumah sakit bukan hanya ketika sakit tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatannya.
"Kedua, Untuk itu rumah sehat untuk jakarta mengembangkan konsep layanan promotif preventif sebagai bagian dari layanan rumah sakit yang paripurna dan berkesinambungan," paparnya.
Selain itu, menurut Ani, perubahan logo juga bertujuan sebagai keatuan identitas bagi faskes milik dki jakarta sehingga jejaring layanan dapat lebih baik dan mampu memberikan akses yang luas kepada masayarakat.
Baca juga: Anggota DPR Minta Anies Pastikan Dasar Hukum Ubah Rumah Sakit ke Rumah Sehat
"Sebagai momentum bagi seluruh unsur dalam rumah sehat untuk jakarta dalam memberikan layanan kesehatan yang berorientasi pada pasien dan mengembanhkan hospitality dalam pelayanan hingga memberikan pengalaman yang baik bagi masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di enam wilayah DKI Jakarta menjadi Rumah Sehat.
Peresmian penjenamaan ini dilakukan di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (3/8).
Penggantian nama menjadi rumah sehat bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat untuk datang ke rumah yang sebelumnya bernama rumah sakit.
Anies berharap masyarakat yang datang ke rumah sehat bukan lagi karena sakit tapi karena ingin sehat. Sehingga rumah sehat tidak hanya didatangi saat dalam keadaan sehat saja melainkan ketika dalam kondisi sehat.
“Nah kita ingin mengubah jd rumah sehat untuk jakarta. Karena kita ingin jadikan rumah ini untuk hidup sehat dateng ke RS karena ingin sehat bukan sembuh karna syarat sembuh harus sakit dulu,” ujar Anies. (OL-4)
Dia menjelaskan gangguan ginjal pada anak-anak berbeda dari gangguan ginjal pada dewasa. Adapun kasus yang sering ditemukan, kata dia, kelainan bawaan.
Kasus gagal ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah di RSHS jumlahnya mencapai 10-20 anak per bulan
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
ANAK merupakan pihak paling terpapar pada pelayanan yang tidak perlu atau overtreatment di pelayanan kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh pendiri Yayasan Orang Tua Peduli Purnamawati Sujud.
Rumah sakit dilarang memberikan susu formula (sufor) untuk bayi yang baru lahir tanpa indikasi medis, agar tidak menyulitkan ibu untuk menyusui anaknya secara eksklusif
Sebuah kedai kopi di Mall Bogor Junction (Jogya Junction) terbakar pada Selasa pagi sekitar pukul 03.30 WIB. Seorang satpam dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved