Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Kota Depok berencana membentuk tim investigasi sehubungan dengan penemuan beras bantuan Presiden (Banpres) yang terkubur dan membusuk di lahan kosong Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Babai Suhaimi mengatakan pihaknya akan berupaya mengungkap kasus temuan beras banpres yang terkubur itu. Apakah beras itu buat masyarakat Kota Depok atau sebaliknya.
"Investigasi perlu agar tidak timbul spekulasi di masyarakat, " ucap Babai, Rabu (3/8).
Baca juga : Ramai soal Kuburan Bansos, Hotman Paris Ancam Polisikan Rudi Samin
Diharapkan tim bentukan DPRD itu dapat menemui titik terang kasus tersebut. Karena belakangan ini banyak anggapan bahwa beras banpres tersebut diperuntukkan bagi warga Kota Depok.
“Kita akan membentuk tim investigasi biar terang kasusnya,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok itu menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menjelaskan pada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi.
Baca juga : Beras Bansos yang Ditimbun di Depok Capai 3,4 Ton
Dengan demikian, sambungnya, kasus tersebut akan jelas diketahui masyarakat bahwa beras banpres tersebut memang bukan untuk warga Kota Depok dan (Pemkot) pun tidak disalahkan masyarakat.
“Saya akan meminta Pemkot bisa menjelaskan masalah ini sebab jangan sampai nanti masayarakat Kota Depok khususnya yang tidak mampu menyalahkan Pemkot karena dikira ada kaitan dengan Kota Depok,” tegasnya.
Menurut Babai, penjelasan terbuka pada masyarakat sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat tahu kebenaran perihal peruntukkan beras banpres tersebut.
Baca juga : Pemerintah Klaim tidak Ada Kerugian dalam Kasus Beras Bansos yang Dikubur di Depok
“Tentu kita akan memanggil pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok untuk kita bicarakan hal ini dan kita bicarakan dengan jajaran Polres dan Kodim Kota Depok untuk duduk bareng menjelaskan pada masyarakat bahwa barang yang ditimbun oleh PT JNE itu bukan untuk warga Kota Depok tapi untuk masyarakat luar Kota Depok,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PKB-PSI Kota Depok itu menambahkan, pihaknya sangat mendukung terungkapnya kasus ini.
Dikatakannya lagi, temuan beras bansos tersebut dirasa sangat menyakiti hati rakyat terutama yang terdampak covid-19.
Baca juga : ICW Duga Timbunan Bansos di Depok Terkait Korupsi Juliari
“Ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia bukan hanya Kota Depok. Di tengah masyarakat menderita sulit mendapatkan ekonomi, keuangan dan sembako karena engga punya uang akibat dari virus korona dimana mereka makan juga harus diperhatikan. Negara hadir disana dengan memberikan bansos tersebut, tapi ada lembaga yang menghilangkan yang mungkin dengan sengaja atau tidak. Tapi ini sangat menyakiti masyarakat Indonesia khususnya yang tidak mampu dan membutuhkan," paparnya.
Babai mengaku sangat kaget dan tidak menyayangkan dengan adanya temuan tersebut. Sebab menurutnya, beras banpres seharusnya bisa sampai ke masyarakat tidak mampu yang terkena imbas covid-19.
Sebagai wakil rakyat, Babai pun mendesak kasusnya diusut tuntas.
“Harus diusut sampai ditemukan siapa pelakunya, apa motifnya sehingga yamasyarakat jelas. Karena saat itu banpres sangat dibutuhkan masyarakat, lalu kenapa terjadi seperti itu (pemendaman),” pungkas Babai. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved