Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN balap mobil listrik Formula E semakin dekat. Namun, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono justru menilai persiapan Pemprov DKI tidak matang. Selain itu, ia menilai semakin banyak hal yang janggal dalam penyelenggaraan Formula E yang makin terungkap.
Untuk itu, menurut dia, rapat paripurna hak interpelasi sangat perlu untuk digulirkan kembali guna memperjelas berbagai persoalan pokok Formula E seperti transparansi anggaran.
"Banyak hal. Yang digali banyak hal, soal anggaran, transparansi anggaran, itu kan soal kajian. Sampai hari ini kan sudah mengeluarkan duit miliaran tetapi kajian enggak ada," jelasnya, Sabtu (9/4).
Selain soal transparansi anggaran, PDIP juga menyoroti harga tiket yang dijual dengan nilai Rp350 ribu hingga jutaan rupiah. Menurut dia, DPRD serta Pemprov DKI tak bisa melihat kejelasan keuntungan acara tersebut karena tak pernah mendapat kajian pastinya.
"Kita tidak bisa menilai itu jelas untung atau tidak karena kajiannya tidak ada. Kalau ada, kita bisa bilang untung atau rugi," tandasnya.
Terlebih lagi, jumlah penonton Formula E yang semula ditargetkan 90 ribu penonton harus menyusut menjadi 50 ribu penonton karena pandemi covid-19. Hal ini juga disoroti oleh PDIP.
"Karena target awal itu kan sebetulnya, dulu pada proposal pertama pernah disampaikan bahwa Formula E akan digelar dengan jumlah penonton 90 ribu. Kemudian diturunkan menjadi 50 ribu, dari 50 ribu turun lagi menjadi 10 ribu. Dari 10 ribu balik lagi ke angka 50 ribu. Jadi bolak-baliknya ini menandakan kajiannya tidak matang, persiapannya tidak matang, perencanaannya tidak matang," paparnya. (OL-13)
Baca Juga: PSI Minta Fraksi yang Tolak Interpelasi Menyampaikan di Paripurna
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved