Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengajak seluruh pihak termasuk awak media untuk menjaga agar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengalami kebocoran. Ajakan itu berkaitan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebutkan potensi kebocoran APBD DKI Jakarta cukup tinggi.
"Mari kita sama-sama menjaga agar anggaran yang ada digunakan sebaik-baiknya," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/3).
Riza menambahkan, godaan untuk melakukan kecurangan di DKI Jakarta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah provinsi daerah lain di Indonesia yang APBD-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta.
Karena APBD DKI Jakarta, lanjut Riza lagi, jauh lebih besar jika dibandingkan daerah-daerah lainnnya di Indonesia.
"Ya mohon maaf di daerah yang anggarannya sedikit saja ada yang tergoda untuk korupsi, apalagi dengan anggaran yang besar seperti DKI Jakarta," ungkap Riza.
Riza ditanya tentang berapa oknum pejabat di lingkup Pemprov DKI dan jajaran terlibat korupsi dan dijawab.
Baca juga: Polisi Penembak Laskar FPI Divonis Bebas Karena Bertindak demi Pembelaan Diri
"Sejauh saya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, belum ada pejabat Pemprov DKI yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Alhamdulillah sejauh ini pejabat-pejabat di DKI Jakarta sepanjang yang saya tau selama saya menjabat di sini baik (tidak ada kasus korupsi)," kata Riza.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berpotensi besar mengalami kebocoran.
Pasalnya, APBD DKI Jakarta sangat besar karena setara dengan gabungan APBD Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan lingkup pemerintahan yang jauh lebih kecil
"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja ya dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Alex.
Namun sebelumnya KPK mengungkapkan ada oknum pejabat Pemprov DKI mencairkan cek Rp35 miliar. (OL-4)
Kondisi itu memaksa sebagian warga bergantung pada sumber air alternatif dengan kualitas yang belum terjamin.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan kebijakan kawasan rendah emisi (low emission zone/LEZ) di Kota Tua tidak berhenti. Pemprov DKI menyiapkan moda transportasi trem di Kota Tua
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa kasus perundungan (bullying) yang diduga memicu ledakan di SMAN 72 Jakarta harus diproses secara tuntas
Tahun ini, Jakarta Film Week menayangkan 134 film dari 25 negara, disertai berbagai program pengembangan industri seperti Lab Produser, Forum Bisnis, Forum Pitching, dan Talent Hub.
Rano Karno menilai, salah satu hambatan masyarakat untuk berkunjung ke Museum Bahari adalah lalu lintas truk kontainer di kawasan itu.
IAI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam mewujudkan kebijakan pembangunan kota
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved