Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dimana banyak program yang berdampak langsung kepada masyarakat Jakarta, namun tidak dijalankan dengan baik.
Kritik ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam Laporan Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan digelar di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru.
“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Rp 0, dan Oke-Oce. Ketiga hal ini belum mampu Anies merealisasikannya tahun ini masih tetap jalan di tempat," kritik Gembong Warsono, di Jakarta, Selasa (21/12).
Dia menambahkan, hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir di Ibu Kota.
Menurut dia, justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga mencapai Rp411 miliar pada tahun 2021, pembangunan itu tidak memperhatikan aspek teknis, sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.
Terkait dengan rumah DP Rp 0 hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, ini hanya mencakup 0,3% dari total target di RPJMD. Bahkan untuk program Oke-Oce yang diklaim Gubernur DKI Jakarta berhasil, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Selain ketiga program itu, masih banyak program-program prioritas lainnya tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, rehabilitasi total bangunan sekolah dan lain-lain.
"Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan pada tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E," sindir Gembong.
Dalam acara laporan akhir tahun yang mengusung tema ‘Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta,” selain memberikan catatan kepada eksekutif, Fraksi PDI Perjuangan juga melaporkan kerja mereka selama 1 tahun melalui wadah pameran fotografi yang dibuka untuk umum sejak hari ini hingga tanggal 23 Desember 2022 di MBLOC Space.
Sementara dalam kata sambutan Prof Rhenald Kasali, P.hD Founder Rumah Perubahan yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik pelaporan akhir tahun yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, karena hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Dunia sedang mengalami distrupsi dalam semua hal. "Saya PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu beradaptasi dan mau berubah untuk mengahadapi perubahan era yang sedang terjadi saat ini, ujar Rhenald. (OL-13)
Baca Juga: Kinerja Biasa Saja, Brando Nilai Anies Belum Layak Naik Kelas
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved