Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dimana banyak program yang berdampak langsung kepada masyarakat Jakarta, namun tidak dijalankan dengan baik.
Kritik ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam Laporan Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan digelar di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru.
“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Rp 0, dan Oke-Oce. Ketiga hal ini belum mampu Anies merealisasikannya tahun ini masih tetap jalan di tempat," kritik Gembong Warsono, di Jakarta, Selasa (21/12).
Dia menambahkan, hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir di Ibu Kota.
Menurut dia, justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga mencapai Rp411 miliar pada tahun 2021, pembangunan itu tidak memperhatikan aspek teknis, sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.
Terkait dengan rumah DP Rp 0 hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, ini hanya mencakup 0,3% dari total target di RPJMD. Bahkan untuk program Oke-Oce yang diklaim Gubernur DKI Jakarta berhasil, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Selain ketiga program itu, masih banyak program-program prioritas lainnya tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, rehabilitasi total bangunan sekolah dan lain-lain.
"Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan pada tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E," sindir Gembong.
Dalam acara laporan akhir tahun yang mengusung tema ‘Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta,” selain memberikan catatan kepada eksekutif, Fraksi PDI Perjuangan juga melaporkan kerja mereka selama 1 tahun melalui wadah pameran fotografi yang dibuka untuk umum sejak hari ini hingga tanggal 23 Desember 2022 di MBLOC Space.
Sementara dalam kata sambutan Prof Rhenald Kasali, P.hD Founder Rumah Perubahan yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik pelaporan akhir tahun yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, karena hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Dunia sedang mengalami distrupsi dalam semua hal. "Saya PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu beradaptasi dan mau berubah untuk mengahadapi perubahan era yang sedang terjadi saat ini, ujar Rhenald. (OL-13)
Baca Juga: Kinerja Biasa Saja, Brando Nilai Anies Belum Layak Naik Kelas
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved