Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan 40 ribu sumur resapan dangkal untuk mengurangi genangan di musim hujan. Dari total tersebut, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah berkontrak dengan kontraktor untuk membangun 22 ribu.
Dari jumlah tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengatakan, sudah ada 6.232 sumur resapan yang dibangun atau 27,95%.
"Dinas SDA ingin membuat tidak kurang dari 22.290an titik. Alhamdulillah sudah selesai 6.232 titik. Insya Allah tahun ini kita akan selesaikan 22.290," kata Ariza, Sabtu (9/10).
Ariza melanjutkan, sumur resapan efektif mengurangi genangan di wilayah yang cekung. "Ke depan kita akan terus tingkatkan program pengendalian banjir," ujarnya.
Di samping sumur resapan, program pengendalian banjir lainnya juga akan digiatkan yakni pengerukan lumpur dalam program gerebek lumpur.
"Gerebek lumpur juga akan dilakukan yang cukup efektif mengurangi titik-titik genangan banjir dan kita akan memaksimalkan pembangunan sumur resapan," terangnya.
Ariza menambahkan, sumur resapan tidak hanya berperan sebagai program mengurangi genangan tetapi juga membuat cadangan air tanah. Sebab, dengan sumur resapan, air hujan dialirkan langsung ke tanah. (Put/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content. Lorem i
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seorang anak dicabuli ketika sedang mengungsi dari banjir Gorontalo
Berbagai pengetahuan lokal yang berasal dari ingatan kolektif masyarakat dapat berfungsi efektif untuk mengatasi dan mengurangi risiko bencana, baik sebelum, saat, maupun sesudah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved