Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian BUMN hingga swasta, untuk membenahi berbagai aspek di Ibu Kota, salah satunya transportasi.
Kolaborasi tersebut semakin terlihat, ketika secara resmi Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan integrasi Transportasi Jabodetabek, sekaligus penataan Stasiun Tebet dan Palmerah.
Kedua stasiun tersebut merupakan stasiun kelima dan keenam yang dilakukan penataan dan telah terintegrasi. Sebelumnya, ada empat stasiun yang hasil penataannya sudah diresmikan pada tahun lalu, yakni Tanah Abang, Pasar Senen, Juanda dan Sudirman.
Baca juga: Dimulai, Pembangunan JPM Dukuh Atas dan Revitalisasi Stasiun Sudirman
Menurut Anies, peresmian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang dikerjakan secara serius dan tuntas. Sehingga, menghasilkan pelayanan transportasi terintegrasi yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat.
“Acara ini monumental, bukan hanya sebagai batu loncatan pelayanan transportasi yang lebih baik. Tetapi, juga membuktikan bahwa kolaborasi jika dikerjakan serius tuntas, manfaatnya amat dirasakan masyarakat,” papar Anies, Rabu (29/9).
“Hari ini juga meresmikan (penataan) stasiun kelima dan keenam yang menjadi simpul integrasi transportasi. Payung kebijakannya disiapkan oleh Kemenhub, kemudian Kementerian BUMN, dengan Pemprov DKI bekerja bersama mewujudkan bentuk operasionalnya,” imbuhnya.
Pihaknya berharap melalui integrasi berbagai transportasi di Jakarta, membuat semakin banyak warga menggunakan transportasi umum secara rasional. Sebab, cukup terjangkau, baik rute, biaya, maupun waktu, yang digunakan dalam perjalanan.
Baca juga: Polisi Tetapkan 3 Tersangka Baru Kebakaran Lapas Tangerang
“Kita berharap dengan pengintegrasian ini, lebih banyak warga yang naik kendaraan umum. Itu pilihan rasional, karena terjangkau secara jarak, biaya, predictable secara waktu. Bisa sambil mengerjakan aktivitas lain," pungkas Anies.
Selain meresmikan penataan stasiun Tebet dan Palmerah, serta menyaksikan penandatanganan dokumen integrasi Transportasi Jabodetabek, Anies juga mencanangkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM). Proyek itu rencananya selesai pada Juni 2022, seiring beroperasinya LRT Jabodebek dan revitalisasi Stasiun Sudirman.
Pembangunan JPM sekaligus revitalisasi Stasiun Sudirman, tidak membebankan APBN dan APBD. Sebab, menggunakan creative financing. Anies juga melakukan soft launching sistem ticketing dan SuperApp JakLingko. Sistem ini diharapkan memberi penghargaan khusus kepada pribadi yang berjasa bagi Jakarta.(OL-11)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved