Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EPIDEMIOLOG Universitas Griffith Australia, dr.Dicky Budiman,M. Sc.PH, meminta Pemprov DKI Jakarta menanggapi secara serius data klaster penularan Covid-19 selama PTM yang ditampilkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dicky menegaskan, Disdik DKI bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta harus lekas melakukan penelusuran kontak kasus atau tracing untuk mencari potensi penularan yang lebih luas. Para peserta didik maupun guru yang terpapar pun harus segera dikarantina untuk meminimalisir penularan.
"Sebaiknya langsung melakukan karantina 2 minggu. Ini harus segera dilakukan tracing," kata Dicky kepada Media Indonesia, Kamis (23/9).
Dicky mengatakan, berdasarkan data global kasus Covid-19, kasus pada anak-anak ada sebesar 2%. Jumlah ini terbilang kecil namun tetap harus diwaspadai.
Di samping itu, Dinas Pendidikan juga harus segera melakukan evaluasi terhadap protokol kesehatan di seluruh sekolah. Sebab, berdasarkan studi para negara-negara yang sebelumnya sudah pernah membuka sekolah saat pandemi, munculnya klaster sekolah disebabkan adanya kelalaian terhadap protokol kesehatan.
"Salah satunya karena pengabaian. Jadi ini harus diinvestigasi," pungkasnya.
Di sisi lain, jika data ini benar, penurunan kasus Covid-19 di Jakarta bakal diragukan. Sebab, munculnya kasus Covid-19 di sekolah ini cukup besar di tengah klaim penurunan covid-19 yang disebut oleh Pemprov DKI.
Sebelumnya, menurut data Kemendikbudristek melalui sekolah.data.kemdikbud.go.id., per Rabu (22/9), terdapat 25 klaster saat PTM dari total 899 responden sekolah. Sebanyak 227 pendidik dan tenaga kependidikan dilaporkan terinfeksi covid-19. Sementara untuk peserta didik yang terinfeksi berjumlah 241 orang.
Hingga saat ini, total klaster yang telah terbentuk saat PTM secara nasional telah mencapai 1.299 klaster dari 46.892 responden sekolah. Sementara total pendidik dan tenaga kependidikan yang terinfeksi mencapai 7.285 orang dan 15.655 peserta didik. (Put/OL-09)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved