Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAMPUNG Akuarium untuk tempat tinggal bagi warga sudah selesai dibangun. Namun, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Seperti, melengkapi fasilitas bagi warga yang akan tinggal di wilayah pesisir tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan salah satu yang masih dikerjakan ialah akses jalan dan jembatan. Sehingga, warga memiliki akses keluar masuk ke Kampung Akuarium.
"Tinggal dari kita memperbaiki akses infrastruktur di sana jalannya, jembatan, akses menuju daratan. Ini masih jadi PR kita," ungkap Hari dalam diskusi virtual, Senin (23/8).
Baca juga: Level PPKM tak Turun Meski Covid-19 Sudah Landai, Ini Kata Anies
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun juga mendukung Pemprov DKI terkait upaya penataan di permukiman kumuh. Termasuk, memindahkan warga ke rumah susun (rusun).
Namun, dia berpendapat sebaiknya rusun tersebut dialokasikan di pusat wilayah TOD atau yang dekat dengan simpul angkutan publik. Sebab, dari survei yang dilakukan DTKJ, warga yang bekerja di Jakarta menghabiskan rata-rata Rp500 ribu hingga Rp 1 juta untuk ongkos transportasi.
Baca juga: Kemnaker Turun Tangan Investigasi Kecelakaan Mal Margo City
Apabila sebagian warga Jakarta tersebut masih bergaji UMR, yakni Rp4,2 juta, hampir 44% gaji dihabiskan untuk biaya transportasi. Oleh karena itu, penting untuk memindahkan warga yang tinggal di permukiman kumuh ke lokasi simpul angkutan publik.
Sehingga, biaya hidup warga golongan tersebut lebih ringan. "Mereka yang tinggal di permukiman kumuh seperti itu, kan memang kalangan menengah ke bawah, yang harus dibantu oleh kita semua," tutur Haris.(OL-11)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved