Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR Humas dan Komandan Lapangan RSD Wisma Atlet Letnan Kolonel Laut M. Arifin meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal ini dikatakannya dalam menyikapi naiknya kasus Covid-19 di Jakarta dalam sepekan terakhir.
Diketahui, akibat kenaikan kasus tersebut, pasien Covid-19 juga terus berdatangan ke Wisma Atlet Kemayoran. Sepekan terakhir, menurut Arifin, pertambahan kasus covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran setiap harinya di atas 300 orang.
"Saran saya PSBB lagi sepekan atau dua pekan. Biarkan kami tenaga kesehatan menangani ini dulu sampai kasusnya landai. Selanjutnya kalau sudah landai, silahkan mau dibuka lagi," kata Arifin saat dihubungi, Selasa (15/6).
Menurut dia, penambahan kasus covid-19 di Jakarta selain karena efek Lebaran, juga disebabkan mengendurnya kedisiplinan masyarakat.
Ia mencontohkan saat ini kondisi jalan raya di Jakarta macet di jam-jam sibuk. Sementara, pada masa PSBB diterapkan April 2020 lalu, kondisi jalan di Jakarta langsung lengang karena perkantoran patuh terhadap aturan 'work from home' (WFH) 50%.
"Iya sudah mulai kendor, di Mampang banyak kantor sudah 100%. Artinya berarti antara lalai, melupakan sedang pandemi, atau nekat. Nekat ya efeknya seperti semalem akan terulang lagi malem nanti dan seterusnya," jelasnya.
Dengan PSBB, mobilitas warga akan berkurang karena aturan WFH kembali diperketat. Dengan demikian, harapannya, interaksi warga juga berkurang dan mengurangi potensi transmisi virus corona di tengah-tengah masyarakat.
"Jadi bagaimana caranya tidak menularkan dari manusia satu ke manusia lainnya, ya jangan ketemu ya minimalisir kontak. Minim kontak gimana? Ya salah satunya pembatasan, pembatasannya apa? Ya WFH, jangan keluar rumah. Tapi kan kalau ngga ada itu (WFH) kan dia masuk kantor. Habis itu ketemu orang dari rumahnya, tetangganya mungkin dia ada istrinya positif ngga tau," tandasnya. (Put/OL-09)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved