Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI KOTA Depok Mohammad Idris segera memiliki sekretaris daerah (Sekda) baru untuk menggantikan posisi Hardiono yang telah pensiun sejak 1 Februari 2021. Untuk mencari pengganti Hardiono, Pemerintah Kota Depok membuka lelang jabatan terbuka calon Sekda.
Dalam lelang jabatan calon Sekda itu, delapan nama telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seluruhnya berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Depok alias orang dalam Pemkot.
"Mereka semuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok," ungkap Ketua Panitia Seleksi, Prof Kalamullah Ramli, Selasa (1/6).
Kalamulla membeberkan, delapan calon Sekda yang tersaring tersebut telah memenuhi syarat administrasi. Ketetapan delapan nama yang lulus seleksi terbuka jabatan Sekda itu tertuang dalam pengumuman nomor 800/008-PST/BKDPSDM/V/2021, tentang hasil seleksi administrasin pengisian jabatan pimpinan tinggi jabatan pratama Sekretaris Daerah Kota Depok tahun 2021.
Untuk peserta yang lulus seleksi akan melalui tes uji kompetensi dan pemeriksaan kesehatan yang akan diselenggarakan Rabu (2/6) dan Senin (7/6), bertempat di Lt III Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Depok.
Kedelapan pejabat yang lulus seleksi terbuka jabatan Sekda Kota Depok, yakni, Supian Suri, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok. Dudi Miraz Imamuddin (Kadis Perumahan dan Permukiman Kota Depok), Kania Purwati (Sekretaris DPRD Kota Depok), Manto Juorgi (Kadis Tenaga Kerja Kota Depok), Nina Suzana (Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Depok), Sidik Mulyono (Kadis Informasi Komunikasi Kota Depok), Siti Chaeruah Aurizah (Kadis Perpustakaan Kota Depok) dan Wijayanto (Kadis Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok). (OL-13)
Baca Juga: Belajar Tatap Muka di Depok Tunggu Peraturan Wali Kota
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved