Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGIAN besar warga Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan ternyata sudah tidak ada di lokasi. Mereka meninggalkan lahan yang dipersoalkan dengan sukarela, karena mengakui bahwa lahan tersebut sah milik Pertamina, sehingga tak ada alasan bagi warga untuk bertahan.
"Pertamina sudah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan. Karena kami merasa tidak punya hak atas lahan tersebut, maka kami sukarela meninggalkannya,” kata Didi Kurniawan, mantan Sekretaris RT 06/02 kepada wartawan, Sabtu (27/3).
Menurut Didi, sebenarnya dia menempati lahan tersebut sudah sangat lama, sektar 33 tahun. Hanya saja, sejak awal mendiami, 1988, sebenarnya dia juga khawatir. Pasalnya, pada lahan tersebut sudah berdiri plang bahwa lokasi itu milik Pertamina.
"Jadi memang sempat ragu-ragu. Tetapi akhirnya saya jalani juga. Apalagi di wilayah ini, akhirnya tujuh kali menjabat sebagai Sekretaris," lanjut Didi, yang mengaku belum sekalipun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap lahan yang dia termpati itu.
Untuk itulah, ketika saat ini Pertamina akan mempergunakan lahan tersebut untuk kepentingan Negara, maka Didi dan keluarga rela keluar. Apalagi, dalam melakukan sosialisasi mengenai kepemilikan lahan, lanjutnya, Pertamina menyampaikan secara sopan, baik, ramah, dan dengan menunjukkan bukti-bukti legalitas lahan.
"Sama sekali tidak ada intimidasi,: imbuhnya.
Samsul Arifin, yang dulu juga menempati Pancoran Buntu II juga mengaku suka rela meninggalkan lokasi. Alasannya sama, karena Pertamina sebagai pemilik sah,meminta warga meninggalkan lokasi.
"Saya juga menerima sosialisasi dengan sangat baik," kata dia.
baca juga: Pemprov DKI Carikan Solusi Sengketa Lahan Pertamina
Pertamina, menurut Samsul, juga akomodatif terhadap keluhan warga. Antara lain, menerima keluhan warga yang meminta perpanjangan waktu untuk keluar, karena adanya putra-putri mereka yang masih sekolah. Menyikapi keluhan tersebut, imbuh Samsul, Pertamina telah memberikan solusi dengan baik.
"Untuk itu kalau boleh saya memberi sumbang saran untuk warga yang masih bertahan, sebaiknya segera meninggalkan lokasi. Karena saya melihat sendiri surat-surat asli kepemilikan lahan Pertamina. Kalau ada yang dirasa kurang, kan bisa dibicarakan baik-baik dengan Pertamina," lanjutnya. (OL-3)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved