Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEBAGIAN besar warga Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan ternyata sudah tidak ada di lokasi. Mereka meninggalkan lahan yang dipersoalkan dengan sukarela, karena mengakui bahwa lahan tersebut sah milik Pertamina, sehingga tak ada alasan bagi warga untuk bertahan.
"Pertamina sudah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan. Karena kami merasa tidak punya hak atas lahan tersebut, maka kami sukarela meninggalkannya,” kata Didi Kurniawan, mantan Sekretaris RT 06/02 kepada wartawan, Sabtu (27/3).
Menurut Didi, sebenarnya dia menempati lahan tersebut sudah sangat lama, sektar 33 tahun. Hanya saja, sejak awal mendiami, 1988, sebenarnya dia juga khawatir. Pasalnya, pada lahan tersebut sudah berdiri plang bahwa lokasi itu milik Pertamina.
"Jadi memang sempat ragu-ragu. Tetapi akhirnya saya jalani juga. Apalagi di wilayah ini, akhirnya tujuh kali menjabat sebagai Sekretaris," lanjut Didi, yang mengaku belum sekalipun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap lahan yang dia termpati itu.
Untuk itulah, ketika saat ini Pertamina akan mempergunakan lahan tersebut untuk kepentingan Negara, maka Didi dan keluarga rela keluar. Apalagi, dalam melakukan sosialisasi mengenai kepemilikan lahan, lanjutnya, Pertamina menyampaikan secara sopan, baik, ramah, dan dengan menunjukkan bukti-bukti legalitas lahan.
"Sama sekali tidak ada intimidasi,: imbuhnya.
Samsul Arifin, yang dulu juga menempati Pancoran Buntu II juga mengaku suka rela meninggalkan lokasi. Alasannya sama, karena Pertamina sebagai pemilik sah,meminta warga meninggalkan lokasi.
"Saya juga menerima sosialisasi dengan sangat baik," kata dia.
baca juga: Pemprov DKI Carikan Solusi Sengketa Lahan Pertamina
Pertamina, menurut Samsul, juga akomodatif terhadap keluhan warga. Antara lain, menerima keluhan warga yang meminta perpanjangan waktu untuk keluar, karena adanya putra-putri mereka yang masih sekolah. Menyikapi keluhan tersebut, imbuh Samsul, Pertamina telah memberikan solusi dengan baik.
"Untuk itu kalau boleh saya memberi sumbang saran untuk warga yang masih bertahan, sebaiknya segera meninggalkan lokasi. Karena saya melihat sendiri surat-surat asli kepemilikan lahan Pertamina. Kalau ada yang dirasa kurang, kan bisa dibicarakan baik-baik dengan Pertamina," lanjutnya. (OL-3)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
PERTAMINA (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved