Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto berharap pelepasan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25% di PT Delta Djakarta yang merupakan produsen minuman beralkohol dapat diselesaikan di tahun ini.
“Kami akan terus mengawal agar tahun ini 210.200.700 lembar saham tersebut bisa dilepas,” kata Bambang, Selasa (16/3) di Jakarta.
Bambang menjelaskan, 2021 merupakan tahun yang pas untuk melepas saham bir milik Pemprov DKI. Pasalnya tahun 2022 masa jabatan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta saat ini akan berakhir dan akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang secara aturan tidak bisa mengambil kebijakan strategis seperti pelepasan saham bir.
“Jika ditunda lagi sampai tahun depan, kemungkinan pelepasan saham ini tidak akan pernah terjadi, dan ini akan menjadi utang sejarah kepada masyarakat,” ucap Bambang.
Bambang menilai DPRD DKI Jakarta sudah bisa membahas mengenai pelepasan saham tersebut. Jika dilihat dari informasi yang ada, sudah empat fraksi yang setuju akan langkah Pemprov DKI Jakarta, yakni Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra.
“Dari Fraksi yang sepakat divestasi tersebut, jika dikalkulasikan berdasarkan anggota sudah ada 50 anggota dari 106 Anggota DPRD, saya kira hal itu, sudah lebih dari cukup menjadi dasar DPRD DKI Jakarta untuk segera membahas,” kata Bambang.
Terakhir Bambang mengatakan bahwa pelepasan saham Pemprov pada PT Delta Djakarta bukan persoalan untung rugi saja. Melainkan ada yang lebih mendasar dari itu, sebagai penyelenggara negara dinilainya wajib menjaga generasi penerus dari kerusakan moral akibat minuman keras. (Hld/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
IHSG mengalami koreksi sekitar 1% sepanjang dua minggu terakhir
PT Delta Djakarta Tbk berhasil meraih laba hingga Rp123,5 miliar tahun lalu. Dengan keuntungan tersebut, PT Delta bakal menyetorkan dividen kepada Pemprov DKI hingga Rp52,5 miliar.
Pemprov DKI Jakarta juga tidak berusaha menambah permodalan ke dalam perusahaan tersebut untuk menambah jumlah saham.
Demokrat memberi sejumlah catatan bagi Pemprov DKI yang akan menjual saham bir harus mendapatkan persetujuan DPRD
WAKIL Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Sunarsip mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.
Pengeluaran pembiayaan dalam postur anggaran di Indonesia hanya diperbolehkan untuk membiayai program yang nanti menghasilkan keuntungan seperti investasi di BUMD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved