Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Mujiyono mengatakan kebijakan tersebut diputuskan oleh DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.
"Iya berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, kami setuju," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa (6/4).
Namun demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan proses penjualan saham sebesar 26,25% tersebut di antaranya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
"Karena ini bisa dikatakan adalah penjualan aset DKI maka harus mendapatkan persetujuan dari DPRD," kata Ketua Komisi A DPRD DKI itu.
Catatan kedua adalah proses penjualan saham di perusahaan bir itu harus transparan, akuntabel, dan profesional. Tidak boleh ada broker atau calo yang terlibat dalam penjualan saham tersebut.
Baca juga: Dewan Riset Daerah Setuju Jual Saham Bir tapi Jangan Sekarang
Ketiga, Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan regulasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Ibu Kota setelah tak lagi memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk. Sebab, Pemprov DKI akan total menjadi regulator peredaran miras di Ibu Kota.
Terlebih lagi, Mujiyono juga memperkirakan PT Delta Djakarta Tbk akan semakin gencar mempromosikan miras yang diproduksinya karena tak lagi ada kepemilikan Pemprov DKI di perusahaan tersebut.
"Regulasi pengawasan harus benar-benar dibenahi. Harus dikontrol siapa yang boleh jual, di mana, siapa yang boleh beli, dan sebagainya. Karena menurut saya, mereka pastinya setelah Pemprov DKI nggak ada kepemilikan di situ, mereka akan lebih eksplor lagi," tukasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk sebagai bagian dari upaya pemenuhan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, upaya ini selalu gagal karena pimpinan DPRD DKI Jakarta menolak mentah-mentah rencana itu.(OL-5)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved