Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto mengusulkan adanya pelibatan masyarakat dalam rencana penjualan saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta, Tbk yang merupakan produsen Anker Bir.
“Jika hasil penjualan saham tersebut ke depannya untuk kemanfaatan masyarakat Jakarta, maka Pemprov DKI Jakarta juga sebaiknya meminta masukan dari masyarakat terkait penjualan tersebut,” kata Bambang, Kamis (4/3) di Jakarta.
Selama ini, sambungnya, Pemprov DKI selalu mengatakan bahwa rencana divestasi saham DLTA terganjal restu DPRD DKI. Untuk itu, menurutnya suara-suara masyarakat juga harus didengarkan.
“Hasil pendapat dari masyarakat juga bisa menjadi dasar Pemprov DKI untuk terus mendorong rencana penjualan saham kepada DPRD,” ungkap Bambang.
Bambang menilai kepemilikan Saham DKI di Delta manfaatnya tidak begitu besar malah cenderung lebih banyak mudharatnya. Sehingga hal ini dinilainya sama saja seperti pemerintah daerah mengkampanyekan minuman keras.
Baca juga: Selidiki Kasus Bos Cabuli Sekretaris, Polisi sebut Ada Korban Lain
“Sebagai regulator, Pemprov tetap bisa mengontrol penjualan minuman beralkhol tanpa harus memiliki saham di perusahaan bir,” lanjut Bambang.
Sedari awal, Fraksi PAN sangat mendukung langkah dan upaya Gubernur Anies Baswedan dalam divestasi ini. Akan tetapi dengan hanya memiliki 9 kursi di DPRD tentunya posisi fraksi PAN tidak bisa maksimal dalam mengawal rencana tersebut.
“Saat ini, F-PAN hanya 9 kursi dan tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi jika ada dukungan dari masyarakat Jakarta. 1000 persen kami akan All Out mendukung divestasi saham pemprov di Delta Djakarta,” tutup Bambang. (OL-4)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
IHSG mengalami koreksi sekitar 1% sepanjang dua minggu terakhir
PT Delta Djakarta Tbk berhasil meraih laba hingga Rp123,5 miliar tahun lalu. Dengan keuntungan tersebut, PT Delta bakal menyetorkan dividen kepada Pemprov DKI hingga Rp52,5 miliar.
Pemprov DKI Jakarta juga tidak berusaha menambah permodalan ke dalam perusahaan tersebut untuk menambah jumlah saham.
Demokrat memberi sejumlah catatan bagi Pemprov DKI yang akan menjual saham bir harus mendapatkan persetujuan DPRD
WAKIL Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Sunarsip mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.
Pengeluaran pembiayaan dalam postur anggaran di Indonesia hanya diperbolehkan untuk membiayai program yang nanti menghasilkan keuntungan seperti investasi di BUMD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved