Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak keras rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan saham di perusahaan produksi minuman beralkohol (minol) PT Delta Djakarta Tbk. Alasannya, kepemilikan Pemprov DKI di perusahaan itu agar bisa mendapatkan data tentang distribusi minol di Ibu Kota.
Dengan begitu, Pemprov DKI dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minol. "Kalau kita tidak ada di dalam, kita enggak akan bisa mengawasi sampai ke tingkat RT, RW. Kan mereka yang punya data itu," kata Pras, sapaan karib Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3).
Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan bahwa kepemilikan 26,25% saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta bukan dari hasil membeli melainkan hibah dari pemerintah pusat untuk dikelola secara bijak.
Selain itu, kepemilikan saham di PT Delta membawa keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta yakni dari pembagian dividen setiap tahun yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar.
"Itu kan bisa masuk ke kas daerah dan bisa digunakan untuk pembangunan. Jangan masukkan ke masalah halal dan haramnya. Kalau kita di luar, kita tidak bisa mengawasi juga. Bahaya itu, bisa liar nanti. Karena itu, tidak ada alasan yang urgensi untuk melepas. Kita diminta untuk mengelola secara bijak oleh pemerintah pusat, ya kita jalankan itu," tukasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan berencana untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk. Namun, rencana itu selalu dimentahkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. (OL-14)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved