Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH PROVINSI DKI Jakarta menyiapkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan yang terdiri dari pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, menjelaskan pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah, perbaikan kualitas lingkungan pada air permukaan dan air tanah, serta menjadi sumber alternatif air baku sebagai sumber air bersih di lingkungan masyarakat.
Juaini mengatakan utamanya pembangunan SPALD-T ini dilakukan di lingkungan permukiman padat penduduk yang belum memiliki sanitasi yang laik.
"Iya, utamanya dibangun di permukiman padat penduduk. Selain untuk sanitasi, SPALD-T ini juga untuk mengolah air limbah rumah tangga seperti air bekas cucian, memasak, dan lain-lain agar tidak mencemari sungai dan kali," kata Juaini saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (22/10).
Untuk skala perkotaan, SPALD-T dapat mencakup ratusan KK. Namun, untuk skala permukiman atau komunal, Juaini menjelaskan, SPALD-T hanya mampu mencakup tak lebih dari 100 KK.
"Tidak sampai 100 KK kalau untuk komunal. Karena ini dibangun di tengah permukiman padat penduduk. Kebutuhan lahannya pun kecil hanya sekitar 200 m2," jelasnya.
Nantinya di atas lahan SPALD-T tersebut bisa digunakan untuk ruang publik atau toilet umum bagi warga yang belum memiliki toilet sendiri di rumahnya.
"Itu kan ada di dalam tanah. Jadi atasnya bisa digunakan untuk lain-lain," terangnya.
Pembangunan SPALD-T ini baru akan terlaksana pada tahun depan karena adanya pandemi covid-19. Namun, ia mengupayakan agar lelang dan penandatanganan kontrak SPALD-T bisa dilakukan tahun ini.
Dihubungi terpisah, ahli tata ruang dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan kebijakan pembuatan SPALD-T untuk lingkungan permukiman yang padat penduduk di Jakarta oleh Pemprov DKI sudah tepat. Sebab, selain untuk mengelola air limbah, SPALD-T ini juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan penyediaan air bersih.
"Ya betul untuk permukiman padat sudah seharusnya dibangun banyak SPALD-T yang ramah lingkungan, serta sanitasi komunal yang higienis, serta didukung layanan air bersih," ujarnya.(X-10)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved