Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DKI Jakarta terpaksa harus kembali menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Kebijakan ini dilakukan lantaran peningkatan kasus covid-19 yang sudah semakin menghawatirkan.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Jakarta sudah dalam kondisi yang darurat. Pihaknya menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah seharusnya melakukan pengawasan yang ketat dan penegakan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan.
Trubus bahkan menyarankan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. TNI dan Polri, imbuhnya, sudah mendesak untuk dilibatkan. Ditambah lagi saat ini warga Jakarta sudah tak peduli lagi dengan protokol kesehatan sehingga akan kaget kembali saat PSBB ketat diberlakukan pada Senin (14/9) mendatang.
Baca juga: Anies Minta Wilayah Penyangga Jakarta Juga Berlakukan PSBB Total
Menurutnya, penerapan PSBB ketat ini tidak akan pernah efektif jika pengawasan masih seperti sekarang. "Mengingat luasnya wilayah DKI Jakarta dan keterbatasan personel seperti Satpol PP, sehingga kalau ingin efektif bisa melibatkan personil TNI/Polri," tambahnya.
Hal ini sudah diatur di Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
“Untuk melibatkan TNI/Polri sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2020 bisa menugaskan ke TNI/Polri. Cuma harus koordinasi dengan pusat dulu Pemprov-nya untuk melibatkan TNI dalam melakukan pendisiplinan nasional,” sarannya.
Trubus menambahkan bahwa seluruh upaya itu harus dibarengi monitoring dan evaluasi yang ketat. Pemprov DKI, lanjutnya, harus rutin memantau dan memetakan wilayah mana saja yang masih rawan covid-19.
"Oleh karena itu, penegakan disiplin harus dilaksanakan supaya masyarakat jera," pungkasnya. (OL-14)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved