Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Meski pandemi covid-19 belum berakhir, tapi ribuan pasangan di Jakarta tetap menggelar acara akad nikah. Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI mencatat per Juli 2020 sebanyak 3.617 pasangan mengajukan akad nikah.
Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Purwanto menuturkan data tersebut dihimpun dari pengajuan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar KUA, yaitu masjid, rumah, atau gedung pertemuan.
"Jumlah pasangan yang mengajukan akad nikah ada 3.617 per Juli 2020. Ada peningkatan tiap bulannya," kata Purwanto, Jakarta, Kamis (20/8).
Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Fakta Baru Kasus Aborsi Ilegal
Ribuan pasangan yang menggelar akad nikah itu tersebar di lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pasangan terbanyak yang mendaftarkan akad nikah berasal dari wilayah Jakarta Timur pada Juli lalu. Jumlahnya 1.077 pasangan.
Di Jakarta Selatan ada 994 pasangan yang mengajukan akad nikah, di Jakarta Barat ada 616 pasangan, di Jakarta Utara ada 520 pasangan, di Jakarta Pusat ada 391 pasangan dan di Kepulauan Seribu ada 19 pasangan yang menggelar akad nikah.
Pemerintah Provinsi DKI dalam aturannya hanya memperbolehkan acara akad nikah dengan tamu undangan tidak lebih dari 30 orang. Selain itu, penyelenggara pernikahan harus menerapkan protokol kesehatan.
Bagi yang melanggar ketentuan atau ngotot menggelar pesta pernikahan akan dikenakan sanksi sebesar Rp10 juta sesuai Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved