Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi ikut angkat bicara mengenai unggahan pesinetron pesinetron Indah Kartika Mutiarawati atau Ike Muti.
Suhaimi menegaskan sebaiknya semua pihak harus mencari klarifikasi sebelum cepat mengambil kesimpulan.
Baca juga: Klarifikasi Proyek Artis Ike Muti, Agensi: Bukan Dengan DKI
"Ya itulah gunanya klarifikasi. Jadi semua orang siapapun harus mencari klarifikasinya dulu sebelum mengambil kesimpulan. Benar tidak sih seperti ini. Kalau dapat klarifikasi, baru bisa menyimpulkan," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (1,8).
Baca juga: Ike Muti Ungkap Diminta Hapus Foto Jokowi demi Proyek di DKI
Suhaimi menyayangkan Ike Muti tidak mengambil langkah klarifikasi sebelum mengunggah di media sosial (medsos). Padahal di era yang semua serbadigital seperti saat ini, klarifikasi sangat penting agar informasi yang beredar adalah informasi yang valid.
"Apalagi sekarang semua serbacepat. Info apapun bisa tersiar dengan sangat cepat," ungkapnya.
Baca juga: Sangkal Suruh Hapus Foto Jokowi, Pemprov DKI Somasi Ike Muti
Sebelumnya, artis pemeran dalam sinetron Preman Pensiun Ike Muti mengunggah foto dengan Presiden Joko Widodo di akun Instagram @ikemuti16 dengan keterangan foto yang menyudutkan Pemprov DKI Jakarta. Dalam tulisan itu Ike mengungkapkan kekecewannya karena tidak jadi bekerja dalam film pendek yang ia duga didanai Pemprov DKI.
Penyebabnya adalah di sekian banyak unggahannya ada beberapa foto dengan Presiden Jokowi yang diminta untuk dihapus oleh penyelenggara proyek film pendek tersebut. (X-15)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Studi terbaru Pew Research Center mengungkap alasan di balik penggunaan media sosial oleh remaja. Dari hiburan di TikTok hingga koneksi di Snapchat, simak dampaknya.
Pemerintah Norwegia akan ajukan RUU larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi lindungi kesehatan mental dan membatasi pengaruh algoritma pada anak.
Informasi tidak lagi hanya diproduksi oleh jurnalis, tetapi juga oleh influencer yang mengemas isu publik menjadi konten singkat, cepat, dan menarik perhatian.
Penulis Nadhifa Allya Tsana (Rintik Sedu) menilai media sosial kini menjadi platform efektif untuk mendekatkan budaya literasi kepada generasi muda.
KPAI mengapresiasi langkah Meta yang telah menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya menjadi korban deepfake AI yang membuatnya mahir pidato bahasa arab hingga bernyanyi merdu. Simak peringatannya soal bahaya hoaks!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved