Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Dittipikor) menemukan penyelewengan atau pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) covid-19 yang dilakukan oleh perangkat desa.
Motif pemotongan dana tersebut dijelaskan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Awi Setiyono, karena pembagian tidak merata sehingga dibuat kesepakatan dengan para penerima bansos.
"Kami temukan di beberapa pemeriksaan antara lain pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata. Pemotongan dana bansos sengaja dilakukan oleh perangkat desa setempat dengan maksud azas keadilan bagi yang tidak menerima bansos dan itu sudah diketahui sekaligus disepekati oleh penerima bansos," kata Awi saat dihubungi, Rabu (15/7).
Selain itu, pemotongan juga dilakukan dengan alasan sebagai uang imbalan untuk para oknum perangkat desa yang mengurus bansos tersebut.
"Pemotongan dana bansos dilakukan untuk uang lelah para oknum, ketua RT dan perangkat desa lainnya. Lalu ada juga pengurangan timbangan paket sembako," ujarnya.
Baca juga: Dana Bansos Covid-19 Disunat, Pejabat Depok Diperiksa Polisi
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan jumlah dana bansos yang diterima. Sampai saat ini petugas masih terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan fakta terkait dugaan adanya pemotongan dana bansos.
"(Penyelidikan dilakukan) Tentunya tanpa menganggu jalannya proses pendistribusian bansos kepada warga yang membutuhkan," tuturnya.
Berdasarkan data yang didapatkan dari seluruh daerah terdapat 55 kasus penyelewangan bantuan sosial di 12 Polda. Polda tersebut di antaranya Polda Sumatra Utara sebayak 31 kasus, Polda Riau 5 kasus, Polda Banten, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah 2-3 kasus, kemudian Polda Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat 2 kasus, Polda Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi barat dan Sumatra Barat sebanyak satu kasus.(OL-5)
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved