Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan dirinya tidak akan menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta Tbk.
Hal itu dikemukakan Pras, sapaan akrab Prasetyo dalam rapat bersama Komis C DPRD DKI Jakarta hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 26,25% di perusahaan yang memproduksi bir merek Anker itu. Sebanyak 58,33% dimiliki oleh San Miguel Malaysia dan sisanya oleh masyarakat.
"Selama saya jadi ketua DPRD yang kedua kali ini, Anker bir bintang nggak akan saya jual. Nggak ada salahnya. PT Delta itu nggak ada salahnya," ujar Pras, Selasa (23/6).
Menurutnya hal yang perlu dikendalikan bukanlah perusahaannya melainkan peredarannya. Hal itu menjadi wewenang pemerintah agar bisa mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar hanya dapat dijual di lokasi-lokasi tertentu yang legal.
Baca juga: Anies Diminta Hapus Pajak PJU untuk UMKM, dan Layanan Sosial
Ia menegaskan bila Pemprov DKI tetap menjualnya saat ini, ia yakin tidak akan ada yang mau membeli karena pelemahan ekonomi. Selain itu, nilai saham DKI di perusahaan itu cukup besar mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Sekarang siapa mau beli di bursa efek," katanya.
Sejarah kepemilikan Pemprov DKI atas saham di PT Delta Djakarta bermula dari era kolonial Belanda. Saat menjajah Indonesia, Belanda mendirikan banyak pabrik minuman keras di berbagai daerah.
Jelang kemerdekaan Indonesia, Belanda pun angkat kaki dari bumi pertiwi. Sementara pabrik minuman beralkohol tetap berjalan lalu sahamnya diserahkan ke pemerintah Indonesia. Selanjutnya pemerintah menyerahkannya kepada pemda-pemda tempat pabrik itu berdiri termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
IHSG mengalami koreksi sekitar 1% sepanjang dua minggu terakhir
PT Delta Djakarta Tbk berhasil meraih laba hingga Rp123,5 miliar tahun lalu. Dengan keuntungan tersebut, PT Delta bakal menyetorkan dividen kepada Pemprov DKI hingga Rp52,5 miliar.
Pemprov DKI Jakarta juga tidak berusaha menambah permodalan ke dalam perusahaan tersebut untuk menambah jumlah saham.
Demokrat memberi sejumlah catatan bagi Pemprov DKI yang akan menjual saham bir harus mendapatkan persetujuan DPRD
WAKIL Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Sunarsip mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.
Pengeluaran pembiayaan dalam postur anggaran di Indonesia hanya diperbolehkan untuk membiayai program yang nanti menghasilkan keuntungan seperti investasi di BUMD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved