Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indoneisa (PSI) Justrin Adrian meragukan bahwa Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) tahap 3 akan menjadi yang terakhir.
Pasalnya, justru di awal PSBB tahap 3 yakni sejak 22 Mei hingga nanti 4 Juni, wajah Jakarta akan diramaikan dengan masyarakat yang keluar untuk berbelanja memenuhi kebutuhan hari raya.
Pasar-pasar tradisional saat ini kian ramai. Pasar tekstil Tanah Abang yang semula sepi karena mematuhi aturan PSBB justru ramai-ramai didatangi warga.
Baca juga: Lurah Kebon Melati Akui Warga tidak Patuhi PSBB
Tidak ada ketegasan khusus yang diperlihatkan oleh petugas maupun aparat. Pedagang dan pembeli sama-sama memadati kawasan tersebut.
"Saya sih meragukan ya kalau ini akan menjadi yang terakhir. Karena masyarakat ini sudah terlanjur abai dengan aturan-aturan," kata Justin kepada Media Indonesia, Kamis (21/5).
Justin justru melihat ada pemakluman dan pembiaran dari Pemprov DKI sehingga pasar-pasar yang bukan menjual kebutuhan pangan masih terus beroperasi seperti pasar-pasar malam.
Baca juga: Larangan Mudik, Faktanya 306 ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Jikapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin PSBB ini menjadi yang terakhir, ia menyarankan harus ada ketegasan dari Anies sebagai pemimpin untuk mengarahkan pada jajaran Satpol PP maupun Dinas Perhubungan untuk tegas dalam penindakan dan tidak pandang bulu terhadap para pelanggar PSBB.
Anies diminta tidak lagi memikirkan elektabilitasnya yang akan menurun apabila berbuat tegas kepada masyarakat.
"Karena ini taruhannya kan nyawa ya. Kalau banyak masyarakat tertular, taruhannya nyawa. Ini saatnya menunjukkan bahwa gubernur juga bisa berbuat tegas. Ya mungkin akan 'ramai' kalau dia tegas, banyak yang protes. Tapi itu kembali lagi kepada dia apakah mau terus seperti ini atau membuat catatan sejarah untuk berani tegas kepada masyarakat," tandasnya.
Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Klaim sudah tidak Ada Penumpukan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari 22 Mei hingga 4 Juni mendatang.
Ia pun optimistis, jika warga disipilin, PSBB tahap 3 ini akan menjadi yang terakhir.
"Insha Allah kalau dalam dua pekan ini kita pantau angka ini bisa di bawah 1, maka ini akan jadi yang terakhir," ungkap Anies.
Selama masa PSBB tahap 3 ini, masyarakat pun diminta semakin disipilin. Masyarakat diminta tidak keluar rumah tanpa urusan yang penting, tidak berkumpul dan berkurumun, gunakan masker dan segera memelihara hidup bersih.
"Kita pantau dalam dua pekan ini, apakah kurvanya akan datar, naik atau menurun," tegasnya.
Perlu kerja dan keseriusan bersama-sama untuk membuat hal itu terwujud. Menurutnya semua pihak harus serius dan disiplin dalam menjalankan PSBB tahap 3. (A-2)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved