DPRD Ingatkan Jangan Ada Tumpang Tindih Data Penerima Bansos

KRITIKAN bertubi-tubi soal bantuan sosial dari jajaran menteri Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Anies Baswedan perlu ditanggapi serius.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut, pemprov harus memastikan data penerima bansos tahap kedua tidak saling tumpang tindih. Pasalnya, ada penambahan jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bansos selanjutnya.

"Saya telah meminta Pemprov DKI untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial. Perlu diselaraskan dengan data yang valid tanpa adanya duplikasi," ungkap Prasetyo dalam cuitanya di akun @PrasetyoEdi_, Jakarta, Jumat (8/5).

Adanya penyelarasan data antara pemerintah daerah dengan pusat, kata Prasetyo, untuk mencegah terulangnya salah sasaran distribusi di lapangan saat membagikan paket sembako ke warga.

Seperti diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Media Indonesia ada beberapa kejadian salah sasaran pemberian bansos tahap pertama. Misalnya, dikembalikannya 22 paket sembako oleh warga mampu yang tinggal di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Baca juga : Wagub : Puncak Pandemi Covid-19 Belum Terjadi di Jakarta

Lalu 500 paket sembako yang juga dikembalikan oleh warga Cilandak Barat. Karena saat penyaluran, warga ada yang pindah atau meninggal dunia.

"Jika perlu jalin komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar seluruh bantuan diberikan tepat sasaran. Sebab, sudah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga berkategori miskin dan rentan miskin," jelas Politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, ada permasalahan pada data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemda DKI dan pemerintah pusat. Dari tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih pada saat penyaluran bantuan.

“Masalahnya di akurasi data, meski sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Mestinya sudah ada pemisahan mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI dan mana yang dari Banpres Kemensos,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia, Kamis (7/5). (OL-7)