Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut penyalauran bantuan sosial (bansos) oleh pemprov masih dinilai belum maksimal. Dalam evaluasi tahap pertama bansos, banyak kepala keluarga yang belum terdata untuk menerima bantuan berupa paket sembako itu.
"Di lapangan kami lihat rata sekitar 4.000 tambahan data (penerima bansos) per kelurahan," ujar Aziz kepada Media Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/5).
Menanggapi soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan soal penyaluran bansos sudah mencapai 98,4%, Aziz pun berpendapat lain. Menurutnya, berdasarkan temua fakta di lapangan masih ada warga miskin yang belum menerima paket sembako itu.
"Ya mungkin yang beliau maksud 98,4% dari data yang sudah ada. Tapi, di lapangan banyak orang yang blm terdata. Mereka orang miskin baru yang terdampak dari imbas covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," jelas Aziz.
Untuk bansos tahap kedua, ia meminta akurasi data penerima bansos sudah dibenahi oleh Pemprov DKI. Hal ini untuk meminimalisasi kekurangan 4.000 paket sembako di kelurahan. Jangan sampai, katanya, penyaluran bansos berikutnya juga mengalami molor waktu.
"Semoga sudah ditambahkan (kekurangan data penerima) oleh RT setempat, sehingga bisa dapat di distribusi ke 2 dengan benar," pungkas Aziz.
Baca juga: Ombudsman Minta Pemprov DKI Salurkan Bansos Tahap 2
Diketahui, paket sembako tersebut diberikan kepada 1.194.633 Kepala Keluarga dengan nominal bantuan sebesar Rp149.500. Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang rentan terdampak COVID-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, data penerima program bantuan sosial (bansos) tahap kedua lebih banyak dari sebelumnya.
Pasalnya, sejak 25 April, belum ada penyaluran bansos dari Pemprov lagi. Namun, katanya, saat ini pembagian bansos dari Kementrian Sosial sedang berlangsung. Ia berjanji bakal segera mengumumkan jadwal pemberian paket sembako tahap kedua.
"Kami akan umumkan secara detail baik segmennya maupun jumlahnya. Lebih bijak bila sudah terstruktur dan lengkap informasinya, baru nanti disampaikan detailnya," tukas Anies saat konferensi pers di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (1/5). (A-2)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved