Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok membuah hasil.
Sejak diberlakukan 15 April lalu, angka orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) cenderung menurun selama PSBB. Hal ini, katanya, mempengaruhi Jakarta untuk menekan penularan Covid-19.
“Keberhasilan Depok akan menjadi kunci keberhasilan Jakarta melawan Pandemi Covid-19. Jakarta adalah megapolitan yang menyatu dengan kota-kota satelit di sekitarnya, termasuk Depok," ujar Tito dalam keterangan resminya, Selasa (5/5).
Tito menjelaskan, angka penularan Covid-19 selama PSBB di Depok dari 15 – 28 April rata-rata 8-9 orang per hari, dibandingkan sebelum ada PSBB yang rata-rata 6-7 orang per hari. Namun angka OTG selama PSBB menurun 22-23 orang per hari dibanding sebelum PSBB 48-49 orang per hari. Begitu juga dengan ODP yang menurun dari 83-84 menjadi 32-33 per hari. Sedangkan PDP menurun tipis dari sebelumnya 27-28 menjadi 26-27 per hari.
Tito juga menyebut kasus positif Covid-19 pertama adalah warga Depok. Untuk itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, rapid test dan pelacakan warga yang berinteraksi dengan pasien Covid-19 perlu terus digencarkan.
"Serta pelaksanaan PSBB yang lebih efektif di Kota Depok terus perlu diupayakan," kata Tito.
Baca juga:
Dalam kunkernya, Senin (4/5) ke Depok, Tito meminta semua Camat di Depok mengkampanyekan pencegahan penularan Covid-19 ke masyarakat. Kampanye ini penting karena Tito yakin masyarakat banyak yang belum paham tentang Covid-19.
Terlebih, sebut Tito, dari 11 kecamatan di Kota Depok semua masuk zona merah. Ditambah pula, 56 dari 63 kelurahan di Depok masuk zona merah. Itu artinya belum semua masyarakat paham tentang apa itu Covid-19.
“Jangankan masyarakat umum, kita sendiri belum tentu paham tentang Covid-19 dan penyebarannya. Dengan memakai masker kita membawa sesuatu kehidupan baru. Selain masker kita juga diharuskan sering-sering mencuci tangan," pungkas mantan Kapolri itu. ( A-2)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved