Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko menuturkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kali ini bakal efektif. Dilansir dari Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Utara, Sigit telah rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan PSBB tahap pertama dan PSBB tahap lanjutan sudah dilakukan bersama TNI-Polri maupun unsur masyarakat. Tahap kedua PSBB ini tidak hanya sekadar memberikan peringatan.
"Bakal ada penindakan hukum bagi pelanggar. Hal ini diupayakan untuk pencegahan penyebaran covid-19," terangnya, Jumat (24/4).
Sigit melihat pada PSBB tahap pertama sejak (9/4) hingga (23/4), masih ada warga yang melanggar aturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.
baca juga: Satpol PP Waspadai Serbuan Manusia Gerobak
"Terutama pada pelanggaran ketidaktertiban masyarakat yang aktivitasnya masih berkerumun," kata Sigit.
Dengan diberikan sanksi tegas, Sigit berharap semakin efektifnya pelaksanaan PSBB. Hal ini untuk menekan penyebaran penularan covid-19 di Jakarta Utara. Apabila masyarakat disiplin dengan mematuhi aturan PSBB, Sigit menyebut ke depannya masyarakat akan kembali beraktivitas. (OL-3)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Jeni memang tercatat sebagai pemegang gelar Puteri Indonesia Riau 2024. Namun, posisi tersebut dinilai membawa tanggung jawab besar.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Prof Harris menegaskan pentingnya melampaui dogma hukum klasik dan mendorong algoritma dapat digugat secara hukum demi keadilan korban
VIDEOGRAFER Amsal Christy Sitepu mempertanyakan kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo yang menjeratnya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved