Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dinas Sosial (Dinsos) DKI diminta aktif untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, banyak warga miskin dan yang rentan miskin masih belum mendapat bansos.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut dirinya mendapat banyak keluhan mengenai hal tersebut sejak Bansos mulai dibagikan pada 9 April lalu.
"Nah, keluhan masyarakat itu begini, 'saya kan penghasilannya sama dengan dia, bahkan lebih rendah, tapi kok nggak dapat'. Banyak yang wa seperti itu ke saya. Itu harus ada perbaikan data terus-menerus," kata Suhaimi saat dihubungi, Minggu (19/4).
Baca juga: Waduh, Warga Cilandak Barat Kembalikan 500 Paket Sembako
Suhaimi yang juga penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut camat dan lurah tidak tahu-menahu mengenai data penerima bansos. Data penerima bansos seluruhnya berasal dari Dinas Sosial yang dikoordinasikan dengan lembaga dan dinas lain.
Oleh karenanya, Suhaimi menyarankan agar keterlibatan RT/RW lebih dioptimalkan sebelum bansos dibagikan.
"Karena yang paling tahu warga kan RT/RW. Jadi, seharusnya, sebelum ada pembagian mereka dilibatkan untuk memverifikasi jumlahnya, apakah berkurang atau bertambah. Dinas Sosial perlu memperbaiki bersama RT/RW," ujarnya.
Menanggapi banyaknya warga non-KTP DKI yang juga rentan miskin dan berhak menerima bantuan melalui pihak RW, Suhaimi menjelaskan perlu waktu lebih lama bagi warga di luar KTP DKI untuk menerima bantuan.
"Karena itu kan data baru ya, sifatnya baru, sehingga harus melalui verifikasi dan pelaporan ke tingkat yang lebih atas. Prosesnya mungkin lebih lama karena berkaitan dengan stok yang ada. Tetapi saya kira pendataan warga rentan miskin non KTP DKI melalui RW itu sudah merupakan program yang bagus," tukasnya. (OL-14)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved