Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
kOMISARIS Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akan memfasilitasi pertemuan antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dengan Pertamina.
Hal itu terkait dengan keinginan BPRD DKI untuk meneliti angka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disetorkan dari perusahaan distribusi BBM terutama Pertamina.
Kesediaan BTP untuk memfasilitasi BPRD DKI dengan Pertamina ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Cinta Mega.
"Barusan saya menghubungi Pak BTP. Beliau bersedia memfasilitasi pertemuan BPRD DKI dengan Pertamina. Tinggal BPRD maunya kapan," ungkap Cinta dalam rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta dengan BPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).
Cinta yang juga politikus PDI Perjuangan itu sebelumnya menyoroti pendapatan dari sektor PBBKB yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp1,2 triliun dan baru terealisasi Rp1 trilliun. Sebab, nilai itu disebutnya kecil jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang memproyeksikan PBBKB sebesar Rp2 triliun.
Ia pun meminta kepada BPRD DKI untuk meneliti data riil penjualan BBM di seluruh Jakarta untuk mendapat angka sebenarnya PBBKB yang bisa diperoleh.
Sementara itu, Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina dan menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meneliti kebenaran data PBBKB yang disetorkan.
Selain itu, untuk mendapatkan data riil penjualan BBM, BPRD DKI akan memasang RFID di seluruh SPBU yang ada di Jakarta.
"Nah, mudah-mudahan dengan pemasangan ini pajak kendaraan bermotor yang dipungut itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan," PUNGKASNYA. (OL-8)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Rematch Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta diibaratkan seperti pertarungan di ring tinju antara Evander Holyfield lawan Mike Tyson.
Anies Baswedan unggul jauh dari dua pesaingnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dalam survei Indikator Politik Indonesia.
PDI Perjuangan merespons peluang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi lawan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024.
Pak Ahok dan Pak Anies kalau dipertandingkan sepak bola, itu semacam El Clasico. Bukan sekedar rematch tetapi El Clasico. Ditunggu-tunggu banyak orang.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjawab tingginya elektabilitas Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama di Pilgub DKI Jakarta
PKB memprediksi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon). PKB menunggu survei pamungkas untuk mengumumkan rekomendasi kepada Anies Baswedan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved