Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mengungkapkan soal nama calon wakil gubernur harus ada pengesahan dari panitia khusus (pansus) dulu.
"Nanti, kesepakatan partai pengusung perlu bulat dulu. Siapa saja yang didaftarkan di Pansus," ujar Zita saat dihubungi, Minggu (10/11).
Saat ini, ada enam nama calon wakil gubernur DKI yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
PKS mengajukan nama yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Sedangkan dari Gerindra mengajukan empat nama baru cawagub. Mereka adalah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah. Dari enam nama tersebut akan dipilih dua oleh pansus tersebut.
"Kalau sudah (disepakati menjadi dua), baru dipilih secara tata tertib. Kalau sekarang, kan semuanya masih usulan masing-masing, belum ada yang resmi terdaftar," jelas Zita.
Baca juga: Anies Minta 2 Cawagub dari PKS DIproses Lebih Dulu
Zita juga mengatakan akan berkonsultasi dengan pimpinan DPRD lainnya mengenai kelanjutan tata tertib pemilihan wakil gubernur.
Saat ini, pihaknya sedang fokus menyelesaikan pembahasan rancangan APBD DKI 2020 sampai akhir November.
"Kalau dari periode yang lama, pansus sudah bikin tatib yang sesuai dengan arahan Kemendagri. Apakah itu dilanjutkan, atau tatib baru lagi. Yang jelas, pansusnya kan baru. DPRD yang lama sudah bekerja sampai finalisasi tatib," kata Zita.
"(Pembahasan wagub) segera setelah agenda pembahasan RAPBD 2020 selesai," tandasnya. (OL-2)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved