Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MASIH terngiang di ingatan bagaimana Gubernur DKI Periode 2014 - 2017 Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menerima pengaduan dari masyarakat yang berbondong-bondong setiap pagi datang ke Balaikota DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut kini kembali tersaji. Namun, kali ini Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menghidupkan kembali kebiasaan tersebut.
Pagi hari ini pada pukul 08.50 WIB lantai empat di kantor DPRD DKI Jakarta, bergerombol sepuluh orang menjadi pasien pertama yang datang untuk mengeluhkan permasalahan yang terjadi.
Pasien pertama tersebut ialah komunitas pengguna sepeda yang mengeluhkan diperlukannya jalur untuk pengguna sepeda di jalan protokol.
"Komunitas datang untuk memberikan masukan dan mengeluhkan minimnya jalur untuk sepeda," kata anggota DPRD Fraksi PSI, Viani Limardi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Setiap keluhan, masukan, dan saran yang PSI dapatkan dari posko pengaduan akan disampaikan dalam rapat fraksi.
Spesial dari posko ini ialah segala yang dilaporkan langsung diterima oleh anggota legislatif PSI. Karena yang berjaga menerima laporan merupakan anggota PSI yang silih berganti setiap paginya.
Anggota PSI lainya Agust Hamonangan, mengatakan legislatif PSI membuka pintu pengaduan dari masyarakat artinya nanti mungkin apakah sistemnya bergilir tapi yang jelas itu ada anggota legislatif PSI yang jaga ditempat.
Sayangnya posko aduan tersebut tidak dibuka sepanjang hari. Dua jam waktu yang tersedia untuk warga DKI melaporkan keluhannya.
"Sistem yang sudah kita sepakati di fraksi dari jam 07.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB," jelasnya.
Baca juga: Baru Dilantik, Puluhan Legislator Bolos
Alasan hanya berlangsung selama dua jam setiap pagi ialah PSI tidak ingin mengacaukan jam kerja yang tersedia di DPRD yaitu pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.
"Ini kan di tata tertib, ada jam kerja dewan. Jangan sampai sistem pengaduan mengacaukam sistem jam kerja di dewan," ungkap Agust.
Pada hari pertama digelarnya posko pengaduan, ada tiga komunitas yang mengeluhkan permasalahan masing-masing.
Anggota legislatif yang berjaga kali ini ialah Viani, perempuan berusia 35 tahun itu mengatakan hari ini ada 3 komunitas yang melapor yaitu komunitas sepeda, warga sunter dan konsumen apartemen di daerah Bendungan Hilir.
Setiap komunitas memiliki masalah yang berbeda-beda. Mulai dari sengketa tanah yang dialami oleh konsumen apartemen Bendungan Hilir, permasalah pelayanan yang dilakukan oleh RW sekitar dan lainya.
"Kita sudah menerima beberapa komunitas terutama komunitas sepeda yang meminta ada jalan khusus sepeda. Karena mereka gak punya jalur khusus. Selama ini mereka memakai trotoar dan selap-selip di kemacetan mobil," ungkap Viani.
Viani mengungkapkan sistem pengaduan ini akan berjalan dengan konsisten dan waktunya tetap sama setiap paginya. (A-4)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved