Capim KPK Tidak wajib Dari Polri maupun Kejaksaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diharuskan berasal dari unsur Polri ataupun Kejaksaan. Hal yang terpenting menurut Jusuf Kalla adalah para calon dapat lolos seleksi dari Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

“Semua pihak itu berhak, apakah masyarakat umum, akademisi, polisi, KPK atau lainnya, ya silahkan saja tentu tergantung dari hasil seleksi. Tidak ada kata wajib atau harus polisi atau jaksa, siapa yang lulus saja,” tutur Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (10/7).

Bagi Jusuf Kalla, latar belakang profesi capim KPK tidak menjadi suatu isu. Menurutnya hal yang terpenting adalah calon tersebut dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pansel dan memiliki kemampuan untuk mengemban jabatan tersebut.

“Pokoknya bukan dari mananya, tetapi memenuhi tidak syaratnya, kemampuannya, back ground tidak tercela dan juga memiliki keberanian (memberantas korupsi). Itu dulu syaratnya, persoalan dari polri atau jaksa itu boleh saja tetapi tidak wajib,” pungkas Jusuf Kalla.

Sebagaimana diketahui hingga pendaftaran ditutup Pansel Capim KPK telah menerima 384 orang pendaftar. Nantinya nama – nama tersebut akan diseleksi hingga menjadi 10 orang untuk diserahkan ke DPR untuk diseleksi fit and proper test.

Rencananya besok Pansel akan mengumumkan nama nama yang lolos seleksi administrasi. Setelah tahapan tersebut para calon pimpinan KPK masih akan melalui tahapan lainnya, misalnya seperti uji kompetensi yakni objektive test dan pembuatan makalah dan dilanjutkan dengan psikotest, profile assesment, dan tes lainnya. (OL-09)