Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MASALAH penghapusan aset di DKI kembali menjadi penghambat pembangunan. Salah satunya yang terbukti adalah masalah penghapusan aset Gedung A RS Koja yang telat, sehingga membuat proyek itu menjadi terlambat diselesaikan.
Terlepas dari Ketiadaan modal dari sisi kontraktor yang membuat proyek gagal diselesaikan, penghapusan aset juga menjadi faktor Gedung A RS Koja terhambat pembangunannya sehingga merugikan masyarakat.
"Jadi seharusnya ketika memang tahu bahwa tahun depan itu mau dibangun ya lelang penghapusan asetnya sudah selesai sebelum anggaran tahun depan. Ini tidak, malah baru dilelang tahun itu juga saat dibangun," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly saat dihubungi Media Indonesia, Senin (8/7).
Akibat keterlambatan penghapusan aset, pembangunan Gedung A RS Koja yang harusnya dilakukan April dan selesai Agustus 2018 baru bisa dilakukan Agustus 2018. Pembangunan terganjal dari sisi kontraktor yang memiliki masalah permodalan sehingga belum tuntas hingga kini.
Baca juga : Anies Minta Inspektorat Selidiki Dugaan Korupsi Renovasi RS Koja
Lalainya proses penghapusan aset itupun dikritisi tegas oleh Ramly.
"Kerjanya Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) tidak becus. Saya pikir karena ada orang yang merasa proyeknya di situ membuat ini semua kacau," tukasnya.
Tidak hanya masalah pembangunan RS Koja, masalah penghapusan aset ini juga ditengarai terjadi sejak 2017, saat Pemprov DKI gagal melakukan rehabilitasi total sebanyak 119 gedung sekolah.
Diduga ada penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut yang membuat pihak kepolisian membuka penyelidikan dugaan pelanggaran dalam proses lelang.
Ramly pun meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak seluruh jajaran BPAD hingga lingkup terbawah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan aset.
"Tidak cukup hanya mengganti kepalanya saja karena pegawainya tetap sama, mindset kerjanya tetap sama. Jadi harus dirombak semua," tegasnya. (OL-7)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Sebanyak 21 RSUD siap diresmikan Mei 2026 oleh Presiden Prabowo. Warga daerah kini bisa akses dokter spesialis tanpa harus ke kota besar.
Banyak rumah sakit independen di Indonesia lahir dari idealisme dokter atau inisiatif kelompok. Mereka tumbuh dari semangat pelayanan.
Selain akses layanan kesehatan, pasien memerlukan dukungan selama menjalani perawatan di rumah sakit, seperti informasi layanan dokter, layanan pemeriksaan, dan informasi asuransi.
Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor.
Pemerintah Kota Sorong dan pihak RS Siloam membahas rencana lanjutan pembangunan rumah sakit sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di daerah.
Sebanyak 72 siswa Jakarta masih dirawat akibat dugaan keracunan. Pemprov DKI pastikan penanganan optimal dan evaluasi menyeluruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved