Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terbuka terhadap segala langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara. Salah satunya membuat hujan buatan dengan modifikasi cuaca. Upaya ini merupakan salah satu langkah jangka pendek untuk mengatasi pencemaran udara Ibu Kota.
Teknologi itu secara nasional dimiliki oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
"Kalau panas seperti ini, partikel-partikel yang dihasilkan aktivitas di Jakarta akhirnya akan menutup dan membentuk lapisan di atmosfer. Kalau ada hujan lapisan ini terbuka, seperti dicucilah. Seperti kita, misalnya baju, kalau kena air, kan kotorannya bisa hilang. Kalau kotoran di udara kena hujan, juga hilang menjadi lebih bersih," ungkap Andono.
Di sisi lain, Andono menegaskan kemungkinan hujan buatan akan dibuat di langit Jakarta masih akan dikaji serta dipertimbangkan. Saat ini pihaknya juga terus melakukan imbauan agar masyarakat mau beralih ke kendaraan umum karena asap kendaraan bermotor diklaim menyumbang 75% pencemaran udara di Ibu Kota.
"Kalau bisa naik angkutan umum, naiklah angkutan umum. Kan kalau angkutan umum selalu ada, misal busway, koridor, ya sudah di situ saja tidak usah bawa mobil sendiri. Emisinya sudah ditanggung di busnya. Lalu juga sudah ada MRT," tegasnya.
Ia menegaskan tugas pemerintah memang terus memperbaiki dan memberikan transportasi yang memadai. Namun, kesadaran untuk menggunakan angkutan umum tetap berada di pundak masyarakat.
Karena itu, penting masyarakat untuk menyadari bahwa polusi udara disebabkan oleh masyarakat dan dirasakan pula oleh masyarakat.
"Katanya tadi benar enggak udara Jakarta kotor? Ya, kotor kan. Terus siapa yang mengotori? Kita semua. Nah, sekarang bagaimana cara nengatasinya, ya mulai dari kita semua bisa lakukan. Salah satunya itu. Selain itu, ada modifikasi cuaca, tetapi itu memang sebetulnya ada andil kesalahan kita. Seharusnya kita tanggung jawab kesalahan," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safruddin menyebutkan kontribusi polusi udara di Jakarta yang sangat tinggi ialah kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun umum, yakni sebanyak 47%. Kedua, industri sebesar 22%, debu jalanan 11%, domestik atau rumah tangga 5%, bakar sampah 5%, dan proses konstruksi 4%. (Put/Ssr/J-3)
PELAKSANAAN latihan para atlet trialton Olimpiade Paris 2024 di Sungai Seine, Paris, yang dijadwalkan pada Minggu, (28/7), dibatalkan karena polusi dan pencemaran.
SEKITAR 89% penduduk Indonesia mengharapkan pemerintah memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 telah memutus perkara pencemaran Laut Natuna Utara Perairan Indonesia dengan terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz
Jangka pendek, bahaya timbel bisa masuk ke tubuh melalui inhalasi atau ingesti yang dihirup atau pun melalui makanan yang terserap oleh darah dan mengganggu fungsi organ.
KRISIS air menjadi ancaman seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih kini malah dipenuhi dengan sampah plastik dan limbah industri.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved