Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANYAK calon legislatif (caleg) petahana tidak terpilih kembali dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ini. Sebaliknya, caleg baru mendominasi perolehan suara di DPRD DKI Jakarta. Misalnya, PDI Perjuangan (PDIP). Sebanyak 60% caleg yang terpilih adalah wajah baru, hanya 40% wajah lama.
"Kira-kira 60% caleg baru. Nanti banyak tokoh baru di DPRD DKI. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik bersama-sama kita," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Jakarta, kemarin.
Bagi Prasetyo tidak masalah meski lebih banyak caleg baru yang terpilih di partainya. Dia memegang prinsip, semua anggota dewan dari PDIP bekerja untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan di Jakarta sangat penting, terutama dalam mengurai kemacetan dan mengatasi banjir. Dia mengatakan sampai saat ini DPRD sedang bekerja keras bersama dengan gubernur DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan banjir bisa segera terselesaikan. Terutama normalisasi harus terus dilakukan karena ini proyek pemerintah. Tujuan kita agar genangan air di Jakarta akibat kiriman dari Bogor selesai," jelas Prasetyo.
Menurut dia, pihaknya menduga banyaknya caleg petahana tumbang karena mereka tidak rajin mendatangi konstituen pada saat reses. Bahkan, anggaran reses yang harus digunakan untuk melayani rakyat, tidak dirasakan konstituen manfaatnya sama sekali.
"Banyak kasus seperti ini terjadi. Saya lihat seperti itu. Kita harus terbuka enggak bisa lagi masyarakat dibohongi dan hak mereka, ya hak mereka. Karena itu, saya selalu katakan kepada teman-teman di fraksi agar hati-hati bagaimana menyosialisasikan hak mereka," ujar Prasetyo.
Dalam Pileg 2019 ini, PDIP memperoleh 25 kursi atau yang terbanyak di DPRD DKI Jakarta. Namun, perolehan kursi PDIP itu turun dibandingkan pemilihan legislatif empat tahun lalu. Pada 2014, PDIP mampu menangguk 28 kursi di DPRD. Kendati demikian, Prasetyo menilai PDIP masih dipercaya rakyat untuk memimpin di DPRD DKI.
Hidupkan Qlue
Prasetyo juga menyatakan bahwa Fraksi PDIP DPRD DKI mencanangkan Qlue akan berfungsi kembali untuk menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan di Ibu Kota. Qlue itu tujuannya untuk membantu meringankan beban Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Fraksi kami akan membuat Qlue untuk menampung keluhan masyarakat," katanya.
Pras sapaan akrab Prasetyo menambahkan, Qlue ini nantinya akan membantu meringankan beban gubernur dalam mengemban tugas membangun Kota Jakarta.
Nantinya laporan yang berasal dari warga DKI Jakarta melalui Qlue akan disampaikan langsung ke Anies. "Ini yang akan kami tindaklanjuti dan akan kami laporkan kepada gubernur," jelas Pras.
Dia menegaskan, fungsi dari Fraksi PDIP sebagai wakil rakyat akan berjalan ketat dengan adanya Qlue itu.
"Fungsi pengawasan akan kami maksimalkan dan polanya akan berubah, seperti bagaimana penguraian macet, banjir, apalagi sekarang Jakarta sudah kelihatan metropolitannya, tapi kalau tidak dijaga, kami juga tidak mendapatkan informasi," ujar Pras. (Ssr/J-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved