Surat Penangkapan PM Israel Netanyahu Rilis, Apa yang akan Terjadi?

SURAT perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant memiliki bobot hukum dan politik yang signifikan.

Surat perintah tersebut memiliki konsekuensi langsung terkait kewajiban hukum negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk pengadilan tersebut.

Ke-124 negara pihak dalam Statuta Roma kini berkewajiban untuk menangkap Netanyahu dan Gallant serta kepala militer Hamas Mohammed Deif yang juga diberi surat perintah meskipun Israel mengeklaim bahwa ia telah terbunuh di Jalur Gaza, Palestina.

Baca juga : Kegagalan Pengadilan Kriminal Internasional Rilis Surat Perintah Penangkapan Netanyahu Dikritik

Berikut hal-hal yang diharapkan selanjutnya dari surat perintah penangkapan ICC.

Surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant mewajibkan semua 124 negara pihak dalam Statuta Roma untuk menangkap mereka.

Sidang tidak dapat dimulai secara in absentia dan negara-negara anggota harus menyerahkan terdakwa ke pengadilan di Den Haag.

Baca juga : Kabinet Perang Israel Selesai, Siapa yang Tersisa?

Namun pengadilan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. Hal ini bergantung pada kerja sama negara-negara anggota untuk menangkap dan menyerahkan tersangka.

Penandatanganan undang-undang tersebut mencakup semua negara anggota UE serta Inggris. Di Timur Tengah, negara-negara tersebut mencakup Yordania, Tunisia, dan Palestina. 

Namun, negara-negara lain, terutama AS, Tiongkok, India, dan Rusia, bukan merupakan penanda tangan. Sebagian besar negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Turki dan Arab Saudi, juga tidak mengakui ICC.

Baca juga : Netanyahu: Israel Terus Gempur Gaza sampai Sandera Kembali

Setelah Sidang Praperadilan I, beberapa negara pihak pada undang-undang tersebut mengumumkan niat mereka untuk menegakkan keputusan pengadilan. Mereka mencakup Belanda, Prancis, Yordania, Belgia, dan Irlandia

Kemungkinan besar Netanyahu dan Gallant, yang tidak lagi menjabat sebagai menteri pertahanan, akan membatasi perjalanan mereka, seperti yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah surat perintah penangkapan ICC terhadapnya.

Pemerintah Israel di masa mendatang juga dapat memilih untuk menyerahkan mereka ke Den Haag. Selain itu, negara-negara yang bukan anggota Statuta Roma dapat memilih untuk menyerahkan tersangka ke Den Haag, melarang mereka memasuki wilayah mereka, atau mengadili mereka berdasarkan yurisdiksi domestik mereka. 

Baca juga : Siapa Pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang Tewas Dibunuh Israel?

Seorang pengacara hak asasi manusia internasional yang mewakili korban Palestina di ICC, Triestino Marinello, mengatakan kepada MEE bahwa kecil kemungkinan Netanyahu akan diekstradisi oleh Israel saat ia masih menjabat. 

Surat perintah tersebut dapat memicu kasus domestik terhadap warga negara Israel lain, khususnya warga negara ganda di negara-negara Eropa, karena pengadilan telah menemukan bahwa kejahatan telah dilakukan. 

"Siapa pun yang terlibat dalam kejahatan tersebut dapat diadili di tingkat domestik tetapi juga di tingkat internasional," kata Marinello. 

Meskipun ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosida, tuduhan terhadap para pemimpin Israel di luar kejahatan tersebut saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel pada Desember. 

Namun, jaksa sebelumnya mengakui bahwa kejahatan lain dan kampanye pengeboman Israel yang sedang berlangsung saat ini sedang diselidiki secara aktif oleh ICC. Kedua pengadilan yang berpusat di Den Haag memiliki mandat yang berbeda. 

ICJ, badan peradilan utama PBB, menyelesaikan sengketa hukum antara negara-negara dan memberikan pendapat penasihat tentang pertanyaan hukum yang diajukan oleh organisasi PBB dan badan-badan terkait. Di sisi lain, ICC mengadili individu atas empat kejahatan internasional: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. (Z-2)